Timika, NUSANTARAPOS.CO.ID – Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Mimika yang digelar Rabu (12/8/2020) kemarin kembali memilih Eltinus Omaleng untuk menahkodai Golkar kabupaten Mimika untuk periode 2020-2025.
Eltinus Omaleng yang juga sebagai Bupati Mimika terpilih secara aklamasi dalam Sidang Musyawarah Daerah (Musda) VI yang dipimpin Sekretaris Umum (Sekum) DPD Tingkat I Golkar Provinsi Papua, Yacop Ingratubun.
Dalam sidang itu, melahirkan tiga rekomendasi yang merupakan target Golkar untuk kedepannya, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga presiden, yakni untuk pemilihan presiden periode mendatang, mereka mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Papua, mereka mendukung Klemen Tinal sebagai calon gubernur Papua.
Sementara untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika, mereka mendukung Robby Kamaniel Omaleng sebagai calon bupati Mimika. Dari tiga rekomendasi tersebut, lahir lagi satu rekomendasi atas pernyataan Eltinus Omaleng yang disampaikan Sekum DPD Tingkat I, yakni mendukung Eltinus Omaleng sebagai calon gubernur Papua Tengah jika nantinya sudah terbentuk.
Eltinus Omaleng dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan terhadapnya mulai dari Komisaris Distrik (Komdis), Komisaris Kampung (Komkam), pengurus DPD Tingkai II hingga pengurus DPD Tingkat I Provinis Papua.
“Saya ucapkan terima kasih atas terpilihnya kami sebagai ketua Golkar DPD Kabupaten Mimika. Saya ucapkan terima kasih teman-teman komdis, komkam dan pengurus, serta sekretaris dan rombongan yang dari provinsi,” ucap Eltinus.
Selain itu, setelah terpilih untuk periode 5 tahun mendatang, Eltinus komitmen dan meminta dukungan dari semua pengurus, bahwa, dirinya akan bekerja keras untuk kemenangan Golkar di Mimika lebih baik lagi.
Sementara itu Yacop Ingratubun selaku Sekum DPD Tingkat I Provinsi Papua meminta agar semua rekomendasi yang sudah ada bisa segera disiapkan, selanjutnya disampaikan kepada DPD Tingkat I yang kemudian akan diteruskan hingga kepada DPP.
“Kami menunggu surat pernyataan tadi, dan memang kami sudah sepakat untuk di 29 kabupaten/kota ini, seluruh rekomendasi ini akan kami sampaikan lebih awal ke DPP untuk menjadi bahan pertimbangan DPP,” katanya.