Sumut, NUSANTARAPOS.CO.ID – Sejumlah masa aksi yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Lingkungan (MAPEL) mendatangi kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis (17/12/20). MAPEL meminta dan menuntut agar polisi memeriksa dan menangkap Direktur Penanggung Jawab PT. ANJ Agri Binanga di Kabupaten Palas dan Paluta, Sumatera Utara, karena diduga mengelola lahan tidak memiliki dasar hukum (HGU).
Kordinator aksi Lukmanul Hakim Siregar
mengatakan, dia menduga ada beberapa Divisi 4, 11 dan 12 yang dikelola tidak sesuai izinnya dan tidak memiliki HGU.
“Kami menuntut agar pihak Polda Sumut, BPN Sumut, Pemkab Paluta dan Palas untuk segera mengukur ulang lahan PT. ANJ Agri di wilayah Paluta dan Palas karena diduga devisi 4, 11, 12 dan 13 mengelola bukan sesuai izin dan fungsinya dan tidak memiliki hak dasar hukum HGU,” jelasnya kepada wartawan di Polda Sumut, Kamis (17/12).
Sebelumnya, Pemkab Paluta, telah mengundang pihak MAPEL dan pihak PT ANJ Agri untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut, namun pihak perusahaan tidak hadir.
Menurut Lukman, selain terjadinya pelanggaran penggunaan lahan yang diduga tidak memilki izin HGU, pihak perusahaan diduga juga mengelola hutan lindung yang dijadikan perkebunan dan adanya dugaan penggelapan pajak, berhubung tidak ada izin pengelolaan secara otomatis akan masuk ke kantong pribadi.
Dalam aksi itu, MAPEL juga menyebut bahwa PT ANJ diduga tidak memiliki izin Amdal, UKL & UPL, “PT ANJ melanggar hukum dan melawan hukum sesuai UU nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup UU nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan,” sebut Lukman.
Oleh karena itu, lanjut Lukman, MAPEL akan terus mengawal kasus ini dan akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Presiden Republik Indonesia Ir.H Joko Widodo.
“Terkait hal ini kami akan aksi dan datang lagi dengan masa aksi yang lebih banyak lagi, ” tegasnya.