NusantaraPos- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa Pemerintah saat ini sedang mendorong dan mematangkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) untuk menyinergikan seluruh hasil riset yang ada di Indonesia.
“Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi Indonesia di kalangan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi dan industri, saat ini masih belum optimal sehingga tidak bisa memberikan kontribusi maksimal pada Indonesia”ujar Menko PMK dalam pembukaan Indonesia Science Expo 2017 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Senin (23/10).
Hal ini dapat dicermati dari sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian nasional; seperti Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, dan Industri yang kontribusinya mencapi 40% PDB (atau senilai Rp 5.600 Triliun/tahun), belum ditopang secara optimal oleh pemanfaatan hasil-hasil penelitan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dari lembaga penelitian di Indonesia.
Menurut Menko PMK, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan hasil riset ini adalah alokasi anggaran yang masih minimal. Menko PMK menyadari bahwa tidak bisa dipungkiri keberhasilan, kualitas pendidikan, penelitian dan pengembangan iptek bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendanaan.
Menko PMK menilai potensi yang dimiliki Indonesia melalui Lembaga dan Badan yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi (seperti LIPI, BPPT, BATAN, Perguruan Tinggi IPB, UI, dan ITB) sangat besar. Dari lembaga, badan, dan perguruan tinggi tersebut telah menghasilkan 1.391 paten, dan LIPI merupakan penghasil paten yang tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 513 paten.
“Kita harus lebih meningkatkan kapasitas daya saing tersebut, terutama pada pilar inovasi dan kesiapan teknologi. Inilah yang menjadi tugas kita bersama, untuk dapat meningkatkan kapasitas inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan penerapannya” tegas Menko PMK.
Menko PMK juga memandang semua hal bisa diatasi asalkan bersama-sama dan bergotong royong. Kolaborasi kemitraan kajian antara lembaga penelitian dan swasta atau industri merupakan salah satu hal yang perlu terus didorong. Untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun kemitraan tersebut, Pemerintah juga sedang dan terus akan meningkatkan kebijakan dalam mendukung upaya meningkatkan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam setiap belanja Pemerintah. Langkah konkrit LIPI dalam model pengelolaan STP (Science and Techno Park) menurut Menko PMK dapat menjadi contoh bagaimana mengelola sinergi lembaga penelitian, masyarakat, dan industri.
Oleh karena itu, Menko PMK berharap LIPI dapat ikut berperan dalam melakukan penguatan pembangunan desa. Sedikitnya ada 74.000 Desa sedang giat melakukan pembangunan dan membutuhkan dukungan keahlian perencanaan, pemetaan potensi, dan road map pembangunan desa berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
“Pemerintah akan memberikan sebanyak 60 triliun dana desa untuk pembangunan desa. LIPI diharapkan dapat ikut bersinergi memperkuat dan meningkatkan kapabilitas SDM penyelenggaraan pembangunan Desa” tandasnya. (Humas Menko PMK)