Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Meskipun menghadapi begitu banyak tekanan saat situasi pandemi COVID-19, namun pedagang dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa melaluinya. Mereka juga merupakan penopang perekonomian nasional di tengah situasi pandemi ini.
“Bahkan saat ini situasi pandemi sudah mulai berangsur membaik berkat langkah pemerintah yang menginginkan agar ekonomi segera bangkit seperti semula. Kebijakan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Presiden Joko Widodo yang berbuah manis seiring dengan menurunnya angka sebaran infeksi Covid-19,” demikian diungkapkan oleh Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Jufry R Lumintang usai deklarasi dan pelantikan DPP GARPU di ABN NasDem, Sabtu (18/9/2021).
Jufry mengatakan kalau kita liat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi.
“Selama penerapan PPKM darurat, sebagaimana data dan observasi kami terhadap teman-teman pelaku UMKM, kondisinya lebih memprihatinkan. Banyak yang nutup usaha karena omsetnya turun drastis antara 50-70 persen, bahkan untuk membayar gaji karyawan saja berat,” katanya.
Beruntung, lanjut Jufry, dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka Covid-19. Apresiasi lah terhadap Pak Jokowi dan Gugus Tugas Covid-19. Kami berharap aktifitas pelaku UMKM bisa dioptimalkan lagi untuk merestorasikan dan meningkatkan performa kegiatan pelaku UMKM. Upaya untuk membangkitkan performa dan intensitas aktifitas UMKM kedepan harus benar-benar mendapatkan penanganan khusus.
Menurutnya ada 2 cara. Yang pertama dari pendekatan pandemi, Jufri meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan. Seperti halnya peningkatan infeksi Corona Varian Delta pada Juli lalu, Jufri menyorot buruknya pengetatan screening pendatang asing sehingga penyebaran Varian Delta dari India tak terbendung.
“Makanya kedepan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang mengingat sekarang ini evolusi Covid-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain. Jangan sampai lagi bagus-bagusnya peningkatan operasional UMKM, nanti PPKM lagi. Bisa kacau lagi nanti kondisi pelaku usahanya,” tutur pria berdarah Manado ini.
Selain memperketat pintu masuk internasional, Syarat kedua menurut Jufri yakni adanya keberlangsungan penanganan khusus terhadap pelaku UMKM dalam meningkatkan ritme operasionalnya. Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan Presiden Jokowi terhadap
pelaku UMKM seperti relaksasi KUR sejak Tahun 2020, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro, tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, penyediaan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM, hingga alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah bagi UMKM melalui LKPP merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM.
Dalam acara deklarasi tersebut Ketua Umum GARPU Jufri Mengatakan bahwa Garpu sangat diterima oleh pedagang dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia dan sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 Provinsi dari sabang sampai merauke, kedepan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah.
Diapun berharap, kehadiran GARPU sebagai salah satu alternatif medium pendampingan bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.“Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tutup Jufri.