JAKARTA, NUSANTARAPOS – Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny Nurhayati Rosalin mengatakan, keterpengaruhan perempuan di lingkup desa penting diupayakan karena secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IPG).
Dalam hal ini upaya yang dilakukan KemenPPPA salah satu upayanya menginisiasi 138 desa menjadi model pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
“Variabelnya itu kan ada perempuan dalam pengambilan keputusan, lalu pendapatan ekonomi perempuan, itu semua menjadi ukuran termasuk angkatan kerja perempuan,” ujar Lenny dijumpai media Nusantarapos di acara media talk Co-Working Space KemenPPPA, Rabu (7/6/2023).
“Mengawali semuanya kita berkeinginan mengimplementasikan semua regulasi terkait perempuan dan anak mulai level tertinggi hingga terendah ke tingkat kelurahan pedesaan,” ucapnya.
Lebih lanjut Lenny mengatakan, Presiden secara khusus menyampaikan lima arahannya yaitu: terkait pembinaan dalam kewirausahaan berspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, mencegah dan menurunkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, pekerja anak serta perkawinan anak.
Lima arahan presiden ini yang dijabarkan dan di implementasikan sampai tingkat pedesaan, itulah desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA).
Lenny menilai program DRPPA berpengaruh signifikan dalam mencapai indikator indikator yang telah ditetapkan.
“Semisal, Perempuan yang kemarin tak ada usaha sekarang ada usaha, kemarin ada kasus perkawinan anak sekarang tak ada lagi, kemarin ada kasus pekerja anak sekarang tak ada lagi,” imbuh Lenny.
Salah satu program dalam DRPPA untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di desa adalah melakukan pelatihan kepemimpinan. “Bagaimana pun juga mendorong perempuan untuk bersuara kalau kita tak dilatihnya dengan kepemimpinan maka selamanya tak berani bersuara,” ujar Lenny.
Lenny menuturkan, sudah mulai banyak saat ini perempuan yang menjadi Kepala Desa (Kades) dan menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ia berharap program DRPPA bisa diterapkan di seluruh desa/ kelurahan di Indonesia. Kendala di lapangan.
Lanjut Lenny, masih dalam sumber daya manusia (SDM) dan transportasi terutama pada desa di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ini bagaimana kita mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan anak di akar rumput.
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) bertujuan salah satunya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
“Jadi, indikator indikator dalam DRPPA sangat komprehensif dalam menjawab kebijakan nasional maupun internasional,” pungkas Lenny. (Guffe)
