NUSANTARAPOS,TRENGGALEK, – Warga yang terdampak pembangunan Jembatan Bendorejo, Kabupaten Trenggalek mengadu ke Dewan, jum’at (9/8/24).
Kedatangan warga ke Kantor DPRD Trenggalek ingin mendapatkan solusi ganti rugi yang layak dari pihak terkait atas pembangunan Jembatan yang berada di Kecamatan Pogalan tersebut.
“Warga hari ini datang menyampaikan keluhan terkait dampak sosial dan ekonomi yang mereka rasakan akibat proyek pembangunan Jembatan Bendorejo,” jelas Pranoto, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek usai menerima aksi hearing.
Kehadiran warga hari ini, sambungnya, merupakan perwakilan dari enam kepala keluarga (KK) yang terdampak langsung oleh pembangunan jembatan Bendorejo, Kabupaten Trenggalek.
Pranoto mengatakan, warga terdampak mengungkapkan berbagai persoalan. Mulai dari dampak sosial hingga ekonomi yang timbul akibat pembangunan jembatan ini.
“Jadi semua aspirasi yang disampaikan warga akan segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.
Pranoto menambahkan, hal ini untuk memastikan agar permasalahan yang dihadapi warga dapat diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah, sepanjang peraturan yang berlaku mengizinkan.
“Jika memungkinkan, persoalan ini akan kita akomodir dalam APBD, tentu saja sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.
Dijelaskannya, sudah dilakukan komunikasi antara Pemkab Trenggalek, BPJN, dan pihak pengusaha. Dimana warga yang terdampak ditawarkan bantuan sebesar Rp 1,5 juta, yang terdiri dari Rp 500 ribu dari pengusaha dan Rp 1 juta dari dana pribadi Dinas PUPR.
“Namun, warga merasa bahwa bantuan tersebut belum sebanding dengan dampak yang mereka alami. Oleh karena itu, kami akan berupaya agar permintaan mereka dapat diakomodir dengan baik,” ungkap Pranoto.
Sementara itu, Wardoyo alias Yoyok, salah satu perwakilan warga Nglembu, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke DPRD bertujuan untuk mencari solusi yang layak bagi warga yang terkena dampak pembangunan jembatan.
Meskipun telah ada sosialisasi terkait dana kompensasi, warga belum mau menerimanya karena merasa jumlahnya belum mencukupi.
Para warga berharap agar tuntutan warga dapat direalisasikan dan ada tindak lanjut dari pihak terkait.
“Kami juga berharap ada kejelasan dan realisasi yang lebih baik mengenai kompensasi atas dampak yang mereka alami,” pungkasnya.