Penulis: Sugiyanto (SGY) aktivis senior Jakarta
Jakarta, Nusantarapos.co.id – “Di bawah komando Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, yang merupakan ASN senior dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama dengan Sekretaris Daerah Marullah Matali, mereka telah menegakkan prinsip netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta.”
Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)/Relawan Independen Pendukung Prabowo Saat Pilpres 2019-2024
Pilkada DKI Jakarta 2024 telah selesai, dengan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel), berhasil meraih kemenangan pada 27 November 2024 dalam satu putaran.
Pasangan calon lainnya, Ridwan Kamil-Suswono (RK-Suswono) dan Dhama Pongrekun-Kun Wardana, tidak mengajukan gugatan atau sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan segera mengumumkan Pram-Doel sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta.
Setelah berakhirnya perhelatan Pilkada, kini saatnya untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan demi membangun Jakarta. Pasangan yang kalah sudah mengakui hasil dan mengucapkan selamat kepada pemenang, Pram-Doel.
Proses transisi pun mulai dimulai, dan bagi pasangan pemenang, sangat penting untuk tidak bersikap jumawa. Mereka perlu merangkul semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun ibu kota.
Pram-Doel harus memahami bahwa para pesaing politik dalam Pilkada bukanlah musuh yang harus disingkirkan. Mereka juga harus menghargai birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memberdayakan ASN tanpa prasangka atau kecurigaan terhadap afiliasi politik mereka.
Semua perbedaan sudah selesai, dan yang terpenting sekarang adalah menciptakan kebersamaan dalam membangun Jakarta. Jika ada bukti bahwa ASN tidak netral dalam Pilkada, tindakan yang sesuai dengan peraturan undang-undang, seperti pemberian sanksi, harus diambil.
Dalam konteks ini, saya meyakini, “Di bawah komando Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, yang merupakan ASN senior dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama dengan Sekretaris Daerah Marullah Matali, mereka telah menegakkan prinsip netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta.”
Teguh Setyabudi juga telah mengimbau agar ASN DKI Jakarta bersikap netral, sehingga transisi dari Pj Gubernur Teguh Setyabudi kepada Gubernur terpilih Pramono Anung diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Sebagai pasangan terpilih, Pram-Doel memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Mereka perlu merangkul seluruh elemen masyarakat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, karena Jakarta adalah kota yang sangat plural dengan berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial.
Jakarta, sebagai ibu kota negara yang multikultural, harus memastikan bahwa setiap warganya, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial, dapat menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata.
Kebijakan yang diambil harus mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya golongan tertentu, agar tercipta kota yang harmonis dan inklusif, di mana setiap warga merasa dihargai dan terlibat dalam pembangunan.
Sebagai pusat ekonomi dan politik Indonesia, stabilitas Jakarta sangat penting untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ibu kota.
Dengan mengedepankan inklusivitas, Pram-Doel dapat membangun kepercayaan di kalangan warga Jakarta, yang pada gilirannya akan memperkuat kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Jakarta menghadapi tantangan kompleks, seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial, yang membutuhkan solusi dari berbagai pihak dengan perspektif yang beragam. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci untuk menemukan solusi yang efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, ide-ide inovatif dan solutif dapat muncul untuk mengatasi masalah Jakarta secara efisien.
Dalam konteks UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) dan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sangat penting bagi Gubernur terpilih untuk memandang Jakarta sebagai kota global dengan bijak. Meskipun terdapat perubahan dalam nomenklatur, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden tentang perpindahan ibu kota.
Jakarta juga harus dipandang sebagai pusat kebudayaan yang relevan dalam konteks global.
Pram-Doel harus menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Jakarta sangat besar. Namun, dengan kebersamaan, kemauan untuk mendengar, dan merangkul semua pihak, visi besar Jakarta sebagai kota yang lebih maju, adil, dan sejahtera dapat terwujud.
Setiap langkah pembangunan harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan seluruh warga Jakarta. Jakarta harus menjadi contoh keberagaman yang harmonis dalam pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Untuk memajukan Jakarta, penting untuk membangun sinergi antara seluruh elemen masyarakat. Pram-Doel, sebagai pemimpin ibu kota, harus merangkul semua pihak, tidak hanya untuk tujuan politik jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan Jakarta yang lebih inklusif, adil, dan makmur dalam jangka panjang.
Sebagai warga, kita semua memiliki peran untuk memastikan Jakarta tetap menjadi rumah yang nyaman, aman, dan berkembang bagi seluruh lapisan masyarakat. Saatnya untuk melupakan perbedaan dan bersama-sama bergerak maju demi Jakarta yang lebih baik.
