JAKARTA, NUSANTARAPOS – Praktisi hukum dan Pengacara Ade Darmawan mengatakan bahwa polemik tambang nikel di Raja Ampat Papua seharusnya diserahkan ke negara. Masyarakat tak usah khawatir alam Papua akan rusak karena pulau tersebut bukan kategori wilayah pariwisata.
“Jadi kalau terkait tambang nikel di wisata raja Ampat kalau kita mengacu pada Undang Undang jelas mengatakan bumi, laut, tanah, darah dan semua yang terkandung didalamnya adalah milik negara dan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ade yang diwawancarai Nusantarapos di PN Jakarta Utara, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, izin perusahaan pengelolaan nikel tidak perlu dicabut apabila tidak mengganggu ekosistem alam.
“Pulau-pulau itu adalah bagian dari negara kesatuan. Kalau ada pencabutan apakah itu mengganggu stabilitas alam itu dulu. Kalau itu tidak mengganggu saya rasa tidak ada masalah, kenapa? karena kekayaan alam masuk ke kekayaan negara,” lanjut Ade.
“Kalau ada bukti kerusakannya, dampak lingkungannya ada kerusakannya, baru dikategorikan pelanggaran hukum,” ucapnya.
Apalagi, pengelolaan nikel juga akan masuk ke APBN yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Indonesia. Sehingga, Ade berpesan agar masyarakat mempercayakan pengelolaan tambang nikel ke negara.
“Mari kita percaya negara karena negara pasti mengelola alamnya. Papua infrastrukturnya bagus, jalannya udah bagus. Mari kita bersama masyarakat Indonesia, hal-hal yang bisa diselesaikan pemerintah berikanlah tugas pemerintah untuk melakukan itu,” terangnya.
Lagipula, kata Ade yang juga menjabat sebagai Sekjen Peradi Bersatu ini menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pasti sudah memperhitungkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Jadi dipastikan tak akan mengganggu alam di sekitarnya.
Akan tetapi, apabila suatu saat ditemukan kerusakan lingkungan, Ade menyarankan masyarakat dapat melaporkan ke pihak yang berwenang.
“Rakyat melihat apakah ada dampak lingkungan nanti, laporkan. Tapi kalau itu pulau kosong nggak ada manusianya ya kalau bisa dikelola ya dikelola dong. Kapan Papua bisa maju, daya beli papua tinggi, kalau kita tidak bisa mengelola alam,” pungkas Ade Darmawan. (Arie)