TRENGGALEK, NUSANTARAPOS- Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Jumat (8/8/2025). Agenda utamanya adalah menyinkronkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sekaligus mengevaluasi kinerja eksekutif di berbagai bidang.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, mengingatkan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, program yang masuk dalam RPJMD seharusnya sudah memiliki dukungan anggaran sejak tahun pertama pelaksanaan.
“Jangan sampai kegiatan yang seharusnya ada anggarannya justru tidak teranggarkan. Kita juga perlu tahu, apakah dinasnya yang tidak memahami atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum paham,” tegas Husni.
Selain penganggaran, persoalan aset daerah yang belum dimanfaatkan maksimal juga dioertanyakan. Husni menilai, persoalan ini kerap muncul karena koordinasi antara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai koordinator dan OPD sebagai pelaksana belum berjalan efektif.
“Pengelolaan barangnya di OPD, sedangkan Bakeuda hanya sebagai koordinator. Di sini kita lihat apakah staf di OPD memahami tanggung jawab pengelolaan aset tersebut atau tidak,” jelasnya.
Ia mencontohkan aset kolam renang Tirta Jwalita yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau tidak dimanfaatkan, kita harus pertanyakan. Kenapa aset sebesar itu tidak bisa dimaksimalkan?” tanya Husni.
Isu lain yang ikut dibahas adalah bantuan keuangan untuk partai politik (Banpol). Husni mengungkapkan, usulan kenaikan Banpol belum bisa terealisasi lantaran kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
“Daerah lain memang sudah tinggi Banpol-nya. Tapi alasan kita belum bisa naik karena fiskal masih rendah. Bahkan untuk tahun depan kemungkinan Banpol tetap belum ada kenaikan,” tambahnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa OPD mitra, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bakesbangpol, Satpol PP, serta Bakeuda.
Husni menegaskan, DPRD tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
“Kami menginginkan data yang akurat dan terverifikasi sebagai landasan kebijakan DPRD, bukan sekadar informasi yang simpang siur,” tutupnya.
