TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih belum maksimal. Ia menilai banyak program dan rencana kerja yang disusun hanya menjadi formalitas tahunan tanpa evaluasi yang jelas terhadap capaian sebelumnya.
Penilaian itu disampaikan setelah Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) dalam rangka pembahasan arah program dan rencana anggaran pada rancangan APBD tahun 2026, Jumat (17/10/2025).
“Permasalahan yang ada seharusnya menjadi dasar untuk perhitungan dan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa menilai apakah persoalannya ada di anggaran atau SDM-nya,” ujar Husni.
Husni menegaskan, penyusunan program daerah seharusnya berbasis pada hasil kinerja, bukan sekadar laporan rutin tahunan. Ia mencontohkan capaian Dispendukcapil Trenggalek yang menurutnya belum menunjukkan peningkatan berarti.
“Capaian mereka masih biasa-biasa saja. Ada persoalan yang belum diselesaikan tahun ini tapi dianggap selesai seratus persen. Seharusnya sisa pekerjaan itu dihitung dan dijadikan target tambahan untuk tahun berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, Husni juga menyoroti rencana penambahan pegawai di beberapa instansi yang menurutnya belum disertai dengan kajian kebutuhan yang matang.
“Kalau pegawai yang ada saja keteteran, lalu mau menambah 1.300 orang untuk apa? Itu perlu kita lihat dari analisis jabatan (Anjab)-nya,” ungkapnya.
Terkait Bagian Hukum Setda Trenggalek, ia menilai perencanaan anggarannya tidak sejalan dengan beban kerja yang ada. “Bagian hukum sudah di-ploting anggaran Rp100 juta, tapi kegiatannya banyak. Ini jelas tidak cukup. Yang memploting anggaran seharusnya memahami kebutuhan bagian hukum,” ujarnya menambahkan.
Lebih jauh, Husni menyebut bahwa sebagian besar rencana kerja OPD tahun 2026 masih bersifat rutinitas administratif, dan belum mendukung arah kebijakan besar daerah seperti target zero carbon yang tercantum dalam RPJMD Trenggalek.
“Kesimpulannya, perlu evaluasi serius terhadap perencanaan dan penganggaran supaya kita tahu di mana kekurangan Trenggalek. Dengan keterbatasan fiskal, perencanaan harus betul-betul mampu membawa kita keluar dari kondisi itu,” pungkasnya.
