JAKARTA, NUSANTARAPOS — Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah cepat dan responsif Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memfasilitasi proses rehabilitasi hukum dua guru asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Perhatian cepat ini turut mengantar kasus tersebut hingga akhirnya mendapatkan tindakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kasus dua guru tersebut sempat menyita perhatian publik setelah keduanya diberi sanksi karena menunjukkan solidaritas kepada seorang guru honorer yang telah berbulan-bulan tidak menerima haknya.
Aminullah menggambarkan bahwa respons cepat Dasco bukan sekadar intervensi administratif, tetapi juga simbol keberpihakan terhadap rakyat kecil yang selama ini sering terpinggirkan oleh tumpukan birokrasi. Aminullah menegaskan bahwa tindakan seperti ini harus menjadi standar baru dalam politik Indonesia.
“Langkah cepat Bang Dasco adalah bukti bahwa politik tidak selalu dingin dan penuh kalkulasi. Politik dapat menjadi alat keberpihakan, alat keadilan, ketika elitnya peka dan mau turun tangan. Ini rule model elit politik aspiratif yang layak ditiru,” ujar Aminullah di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, di tengah hiruk pikuk politik nasional, langkah Dasco telah membuktikan bahwa keberanian mendengar suara rakyat dan bertindak cepat masih menjadi nilai yang relevan dan sangat dibutuhkan.
Respons ini bukan hanya memulihkan martabat dua guru tersebut, tetapi juga mengirim pesan moral bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan terjadi kepada siapa pun, terutama mereka yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Aminullah juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya menunjukkan sensitivitas kepemimpinan dengan langsung memastikan dua guru itu mendapatkan rehabilitasi hukum.
Keputusan Presiden, kata Aminullah, mempertegas bahwa negara berdiri bersama para pendidik yang sering menjadi pahlawan tanpa sorotan kamera.
“Presiden Prabowo menunjukkan wajah kepemimpinan yang tegas namun manusiawi. Ketika seorang guru dizalimi, sesungguhnya yang terciderai adalah masa depan bangsa. Keputusan beliau penting untuk mengembalikan keadilan itu,” tegasnya.
Momentum ini, menurut Aminullah, harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa keberpihakan terhadap rakyat bukan sekadar slogan politis, tetapi tanggung jawab moral. Ia menilai bahwa tindakan cepat seperti ini dapat menjadi pondasi budaya politik baru: politik yang mendengar, bergerak, dan menyelesaikan.
“Bangsa ini butuh lebih banyak pemimpin yang responsif, progresif, dan berani memastikan bahwa setiap warga negara terutama guru diperlakukan dengan adil,” pungkasnya.