JAKARTA, NUSANTARAPOS – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mendukung langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membereskan kekacauan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah IHSG anjlok hingga 10 persen dan perdagangan dihentikan (trading halt) pada Rabu, 28 Januari lalu.
Aminullah menilai kejatuhan IHSG yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan rebalancing indeks Indonesia merupakan tamparan keras bagi kedaulatan pasar modal nasional dan bukti nyata gagalnya tata kelola BEI serta lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini bukan sekadar volatilitas pasar. Ini krisis kepercayaan. Pengunduran diri pimpinan BEI dan OJK bukan bentuk tanggung jawab, melainkan akibat langsung dari buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan yang memberi ruang bebas bagi praktik penggorengan saham dan skema manipulatif,” ujar Aminullah di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh bandar saham dan oligarki pasar yang bermain kotor, sementara investor kecil menjadi korban utama. Dampaknya bukan hanya kerugian ritel domestik, tetapi juga sanksi indeks global dan derasnya arus modal keluar negeri.
Aminullah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dan Kejaksaan Agung yang telah turun tangan mengusut persoalan ini. Ia mendesak penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.
“Usut tuntas. Tangkap semua pihak yang terlibat—baik di BEI, OJK, maupun jaringan bandar dan oligarki pasar. Negara tidak boleh kalah oleh segelintir elite yang merusak sistem dan merampok kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembersihan pasar modal merupakan ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan pasar modal kembali berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pasar modal bukan kasino oligarki. Ini momentum Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik berdiri di pihak rakyat, bukan pemodal rakus,” pungkas Aminullah.