JAKARTA, NUSANTARAPOS – Isu reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Di tengah wacana tersebut, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP HIMMAH) secara tegas mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang dinilai gagal total menjalankan mandat kepemudaan.
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menilai selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Erick Thohir tidak menunjukkan kinerja berarti dalam memajukan sektor kepemudaan. Sebaliknya, kementerian justru dinilai terjebak pada urusan olahraga semata, sementara agenda strategis pembangunan pemuda diabaikan.
“Tidak ada prestasi signifikan dalam memajukan kepemudaan. Fokus kementerian hanya pada olahraga, sementara pemuda sebagai agen perubahan dan tulang punggung Indonesia Emas 2045 dibiarkan tanpa arah,” tegas Razak di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Menurut Razak, kegagalan tersebut jelas bertentangan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo, yang menekankan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama masa depan bangsa. Ia menilai Erick Thohir tidak lagi sejalan dengan visi besar tersebut.
“Pemuda bukan sekadar bonus demografi. Mereka adalah masa depan negara. Mengabaikan pemuda sama artinya dengan mengkhianati agenda Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Tak hanya soal kinerja, PP HIMMAH juga menyoroti rekam jejak Erick Thohir saat menjabat Menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo. Sejumlah dugaan kasus besar kembali disorot, mulai dari investasi kontroversial GOTO (Gojek Tokopedia), proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel, hingga dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Razak mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan segera menindaklanjuti laporan-laporan tersebut demi menjaga keadilan dan akuntabilitas publik.
“Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Jika ada laporan masyarakat, aparat hukum wajib memeriksa secara terbuka dan profesional,” katanya.
Lebih jauh, PP HIMMAH mengumumkan rencana membentuk koalisi besar pemuda lintas organisasi untuk mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu pemisahan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga. Langkah ini dinilai mendesak agar isu kepemudaan mendapat perhatian penuh dan alokasi anggaran yang layak.
“Saat ini anggaran kepemudaan nyaris nihil. Kita bicara tentang generasi yang akan memimpin Indonesia 2045, bukan sekadar angka statistik. Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri, terpisah dari olahraga, dan dibentuk tahun ini juga,” tegas Razak.
PP HIMMAH menegaskan desakan pencopotan Erick Thohir bukan serangan personal, melainkan tuntutan atas kepemimpinan yang gagal, tidak visioner, dan tidak berpihak pada masa depan bangsa. Gerakan ini akan melibatkan akademisi serta organisasi kepemudaan lainnya agar tekanan politik dan moral terhadap pemerintah berjalan sistematis dan terukur.
“Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kami tidak akan diam. Pemuda harus didengar, diperkuat, dan dilindungi,” pungkasnya.