JAKARTA, NUSANTARAPOS, -Setelah sebelumnya menyoroti anggaran ratusan juta rupiah untuk jasa laundry pakaian kepala daerah Gubernur Banten, kini Center for Budget Analysis (CBA) kembali membongkar dugaan pemborosan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Kali ini, sorotan tertuju pada proyek Podcast on YouTube di Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai anggaran proyek Podcast on YouTube DPRD Banten tersebut tidak masuk akal, terlebih karena terjadi lonjakan anggaran yang sangat fantastis dari tahun 2025 ke tahun 2026.
“Pada tahun 2025, anggaran Podcast on YouTube DPRD hanya sebesar Rp365 juta. Namun pada tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp2 miliar. Berarti ada kenaikan sebesar Rp1,6 miliar untuk menguras pajak rakyat Banten,” ujar Jajang dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, membuat konten video di internet seharusnya tidak membutuhkan biaya sebesar itu, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan desa maupun jembatan.
“Ternyata membuat konten video di internet harganya bisa lebih mahal daripada membangun jalan desa atau jembatan,” tegasnya.
Jajang juga mengungkap kejanggalan lain dalam rincian anggaran tersebut. Ia menyebut, dalam satu paket Podcast on YouTube DPRD terdapat variasi harga yang sangat berbeda, mulai dari Rp92 juta, Rp220 juta, hingga yang paling besar mencapai Rp280 juta per paket.
“Yang anehnya, satu paket Podcast on YouTube DPRD ada yang dihargai Rp92 juta, ada yang Rp220 juta, dan yang paling besar satu paket dibanderol Rp280 juta,” katanya.
Atas temuan tersebut, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap proyek Podcast on YouTube DPRD Banten yang total anggarannya disebut mencapai Rp2,3 miliar.
“Maka untuk itu, CBA meminta kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas Podcast on YouTube DPRD Banten sebesar Rp2,3 miliar tersebut,” tegas Jajang.
Ia menilai, platform YouTube sendiri merupakan layanan gratis, sehingga penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah untuk podcast dinilai sulit diterima akal sehat publik.
“Soalnya, yang namanya Podcast on YouTube tidak perlu bayar, platformnya gratis. Jadi tidak perlu mengambil uang pajak rakyat sampai miliaran rupiah,” ujarnya.
Dengan nada satir, Jajang bahkan mempertanyakan apakah biaya besar tersebut karena proses perekaman dilakukan dengan fasilitas luar biasa.
“Kalau memang harus bayar dengan harga mahal, apa karena merekamnya di bulan atau kameranya dipinjam dari NASA? Hal ini bisa menjadi kecurigaan publik cuma lahan basah baru buat korupsi,” sindirnya.
Ia menambahkan, podcast yang dilakukan di gedung dewan pada dasarnya hanya berupa aktivitas sederhana seperti duduk, berbicara, merekam suara, lalu mengunggahnya ke YouTube.
“Padahal podcast on YouTube di gedung dewan, dan hanya menghabiskan uang sebesar itu cuma habis buat duduk ngobrol, merekam suara, lalu diunggah ke YouTube yang notabene gratis. Atau ini hanya cara jitu memindahkan uang negara dengan alasan konten kreator,” pungkasnya.
Sorotan CBA ini diperkirakan akan kembali memantik perhatian publik terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya terkait transparansi belanja yang dinilai tidak memiliki urgensi langsung bagi kepentingan masyarakat luas.