JAKARTA, NUSANTARAPOS– Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menyoroti adanya hambatan komunikasi atau disconnect antara kebijakan komunikasi Presiden dengan jajaran menteri serta bawahannya.
Hal ini dinilai memicu munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat, khususnya terkait narasi digital.
Statemen tersebut disampaikan Nasrullah dalam diskusi bertajuk “Politik Persepsi dan Perang Narasi dalam Demokrasi Digital Indonesia” yang digelar Majelis Sabtu, (9/5) di Jakarta.
Nasrullah membandingkan pola pendekatan yang dilakukan oleh Presiden (terpilih) Prabowo Subianto dalam meredam gejolak informasi dibanding tokoh lain.
”Prabowo lebih cenderung untuk memanggil para jurnalis, pengamat, lalu diskusi langsung berjam-jam. Begitu muncul masalah, beliau memanggil tokoh-tokoh atau ormas Islam untuk dialog langsung,” ujar Nasrullah.
Menurutnya, pola dialog langsung tersebut sangat efektif untuk meminimalisir potensi negatif yang dihasilkan oleh algoritma media sosial yang sering kali memperkeruh narasi di ruang publik.
Namun, Nasrullah menyayangkan langkah responsif Presiden ini sering kali tidak diikuti dengan ritme yang sama oleh para pembantunya.
”Ketika Presiden memanggil beberapa tokoh, ternyata tidak diikuti juga oleh para menteri dan sebagainya. Inilah ada keterputusan komunikasi antara apa yang diinginkan oleh Presiden dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa sinkronisasi komunikasi di level pemerintahan sangat krusial dalam demokrasi digital saat ini. Tanpa adanya kesatuan narasi dari tingkat atas hingga kementerian, kebijakan pemerintah akan sulit diterima dengan baik oleh masyarakat dan rentan menjadi sasaran negatif dalam “perang narasi”.
Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah akademisi dan pengamat komunikasi yang sepakat bahwa pengelolaan persepsi politik di era digital memerlukan keterbukaan dan kecepatan dalam berdialog secara langsung dengan para pemangku kepentingan.
Diskusi menghadirkan Cendekiawan dan Tenaga Ahli Utama KSP DR. Dr M Alfan Alfian MSi, Taufik Amrullah,ME (Direkrur Progres Indonesia) dan Dr.
Ade Reza Haryadi (akademisi) dan moderator Ali Sodikin