JAKARTA, NUSANTARAPOS – Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok, Karman BM, menyatakan dukungannya terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI yang menegaskan pentingnya hilirisasi industri nasional dan penguatan peran BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
Menurut Karman, semangat membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui hilirisasi dan penguatan BUMN merupakan kebijakan strategis yang perlu didukung bersama sebagai pengamalan konkret Pasal 33 UUD 1945.
Demikian disampaikan Karman pada awak media yang diterima, Selasa (26/5/2026).
Namun demikian, Karman berharap dalam implementasinya pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap masyarakat di daerah tambang, termasuk di Nusa Tenggara Barat, yang selama ini menggantungkan penghidupannya pada aktivitas pertambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) 2013 – 2017 ini, bagi sebagian masyarakat NTB, pertambangan rakyat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga, lapangan kerja masyarakat lokal, serta denyut ekonomi di sejumlah wilayah.
Karena itu, agenda hilirisasi industri dan penguatan peran BUMN di sektor pertambangan diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan perlindungan terhadap tambang rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan.
“Kami mengusulkan agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membangun model kemitraan yang inklusif serta membuka skema kerja sama antara koperasi penambang rakyat dengan BUMN pertambangan dan holding industri nasional,” ujar Karman.
Ia meyakini kemitraan antara BUMN dan koperasi tambang rakyat dapat menjadi solusi konstruktif. Dalam skema tersebut, BUMN dapat mengambil peran dalam pembinaan, penyerapan hasil tambang, transfer teknologi, hingga integrasi masyarakat lokal ke dalam rantai hilirisasi nasional.
Sementara itu, masyarakat tetap memiliki ruang ekonomi yang legal dan produktif di daerahnya sendiri.
Dengan pendekatan tersebut, lanjut Karman, penguatan negara tidak dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat daerah, tetapi justru menjadi jalan untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berkeadilan, dan memberikan manfaat luas bagi rakyat.
Karman juga berharap masyarakat NTB tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya potensi sumber daya alam daerah, tetapi benar-benar dilibatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, baik melalui kesempatan kerja, pemberdayaan usaha lokal, maupun akses yang adil terhadap manfaat ekonomi pertambangan.
“Kedaulatan sumber daya alam akan memiliki makna nyata apabila negara kuat, industri nasional berkembang, dan masyarakat di daerah tambang seperti NTB juga ikut tumbuh sejahtera bersama. Hilirisasi nasional harus menjadi jalan menuju keadilan ekonomi, bukan hanya bagi pusat dan industri besar, tetapi juga bagi rakyat di daerah penghasil sumber daya alam,” pungkasnya.