JAKARTA, NUSANTARAPOS – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dan ikut-ikutan memperpanjang polemik sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dinilai penting agar energi bangsa tidak terpecah dan teralihkan dari hal-hal yang lebih mendesak bagi kepentingan rakyat banyak.
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menyampaikan bahwa setiap proses hukum telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, dan seluruh pihak wajib menghormati keputusan lembaga negara yang berwenang tersebut.
“Kita menghormati proses hukum yang telah berjalan. Saatnya kita menurunkan suhu politik dan berhenti saling tuduh. Berdebat boleh, tapi jangan sampai memecah belah persatuan bangsa,” ujar Abdul Razak di Jakarta, Selasa (13/10/2026),
Razak menegaskan, perhatian publik sebaiknya dialihkan kepada pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan. Janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat selama kampanye adalah hal yang jauh lebih penting untuk dipantau bersama.
“Rakyat membutuhkan hasil nyata, bukan perdebatan tanpa akhir. Mari kita awasi bersama bagaimana program penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang terjangkau, dan penyerapan tenaga kerja dijalankan. Itu yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari,” tambahnya.
Organisasi mahasiswa ini juga mengingatkan masyarakat untuk selektif menerima informasi di media sosial. Banyak informasi yang belum tentu akurat tersebar cepat dan berpotensi memicu konflik. Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya.
“Jadilah masyarakat yang cerdas. Jangan mudah terprovokasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan melalui jalur yang benar dan beradab. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan. Tapi jika proses hukum sudah selesai, hormati dan fokuslah pada kerja nyata,” pesan Abdul Razak.
Razak berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat terus bekerja tenang dan maksimal membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan mandat rakyat, terlepas dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
“Dukungan terbaik dari masyarakat adalah dengan membiarkan pemerintah bekerja tanpa gangguan yang tidak perlu, sekaligus melakukan pengawasan yang konstruktif terhadap kinerjanya.” Pungkasnya mengakhiri.