PASURUAN, NUSANTARAPOS, —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna ke‑4 untuk menyetujui penetapan dua produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non‑APBD Tahun 2026. Sidang istimewa berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan Gus Shobih Asrori serta Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko. Berdasarkan data registrasi sekretariat dewan, dari total 50 anggota legislator, sebanyak 37 orang hadir. Jumlah tersebut telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
Sebelum memulai agenda utama, seluruh peserta sidang mengadakan peringatan Hari Pahlawan 2026 secara khidmat. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan senantiasa menjiwai kinerja aparatur legislatif maupun eksekutif dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan, penyelenggaraan rapat paripurna ini merupakan bukti keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas pembentukan produk hukum daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga.
Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Agenda pertama menyimak laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan Sugianto. Ia menjelaskan Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melewati tahapan harmonisasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Terdapat 13 poin ketentuan pokok perubahan, di antaranya penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB‑P2) secara berjenjang, pemberian keringanan tarif khusus untuk lahan produksi pangan serta peternakan guna menjaga ketahanan pangan daerah. Selain itu, ada penegasan pengecualian objek retribusi kebersihan untuk fasilitas sosial, tempat ibadah, dan jalan umum. Penyesuaian tarif retribusi juga dirancang proporsional seiring peningkatan mutu pelayanan publik.
“Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna mendanai pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugianto.
Raperda Penambahan Penyertaan Modal ke BUMD
Selanjutnya rapat mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) II yang disampaikan Ketua Pansus Sugiarto. Ia memaparkan akumulasi penyertaan modal yang sudah disetorkan Pemkab Pasuruan ke BUMD sampai tahun anggaran 2025 sebesar Rp101.548.438.206. Rinciannya PT BPD Jatim Tbk Rp11.152.625.000, PT Pasuruan Lestari Jaya Rp42.485.692.078, serta PT BPR Mina Mandiri Rp4.400.000.000.
Pansus juga menyetujui batas maksimal penambahan modal lanjutan untuk empat BUMD strategis:
‑ PT BPR Jatim: Rp2 Miliar
‑ PT BPR Mina Mandiri: Rp8 Miliar
‑ Perumda Air Minum Giri Nawatirta: Rp236.048.000.796
‑ PT Pasuruan Lestari Jaya: Rp122.489.390.722
Pansus menekankan pencairan dana tidak boleh dilakukan sekaligus, melainkan bertahap menyesuaikan kemampuan APBD dan hasil evaluasi kesehatan keuangan BUMD. Setiap tahapan pencairan harus didahului analisis investasi independen agar suntikan modal berbanding lurus dengan kenaikan dividen untuk Pendapatan Asli Daerah serta perbaikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah untuk kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola keuangan BUMD yang akuntabel,” tegas Sugiarto.
Persetujuan Bersama, setelah kedua laporan selesai disampaikan, seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026. Acara dilanjutkan penandatanganan Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2026 oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat, lalu penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan.
Bupati Pasuruan, Mohamad Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Pansus, dan Bapemperda. Ia menjamin penyaluran dana penyertaan modal akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan penyesuaian pajak dan retribusi juga dirancang seadil mungkin agar tidak membebani masyarakat kecil.
“Semoga kebijakan yang kita tetapkan bersama membawa manfaat besar bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tutup Bupati Rusdi Sutejo. (Aryo).