Jakarta, Nusantarapos — Di tengah klaim keberhasilan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) per Desember 2025 yang mencapai Rp12,231 triliun—atau 92,29% dari kuota Rp13,253 triliun kepada 90.218 rekening—skandal serius justru terbongkar. Program yang sejatinya dirancang untuk mendongkrak ekonomi rakyat kecil itu diduga kuat salah sasaran dan amburadul.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara tajam mengecam penyaluran KUR BSI yang dinilainya dilakukan secara asal-asalan dan sesuka hati. Alih-alih menyentuh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang benar-benar membutuhkan bantalan modal, dana murah bersubsidi ini justru dinikmati oleh kalangan mapan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
”Ini bukan sekadar salah sasaran, tapi bentuk penggerusan uang rakyat yang terang-terangan. Tercatat ada 335 debitur berstatus ASN, TNI, dan Polri yang menikmati fasilitas KUR dengan nilai subsidi margin yang telah dibayarkan mencapai Rp868.541.859. Ini adalah potensi kerugian keuangan negara yang nyata dan tidak boleh didiamkan!” tegas Uchok Sky.
CBA menilai bobolnya dana KUR kepada para abdi negara ini merupakan bukti telak atas mandulnya sistem pengawasan di tubuh BSI. Uchok tidak segan-segan menyebut jajaran petinggi bank syariah terbesar di Indonesia tersebut hanya berpangku tangan.
”Adanya penyaluran KUR kepada pegawai negara ini memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi BSI hanya makan gaji buta! Dewan Komisaris gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan pembiayaan KUR, dan Direksi BSI terbukti tidak becus mengawasi serta mengendalikan aliran subsidi margin KUR,” tandas Uchok dengan nada geram.
Lebih parah lagi, skandal ini sekaligus menelanjangi hipokrisi di internal manajemen BSI. Uchok mengingatkan bahwa BSI memiliki aturan etik ketat atau Code of Conduct yang mengagungkan integritas dan nilai etika. Namun, aturan tersebut terbukti rontoh dan hanya menjadi macan kertas tanpa fungsi pencegahan yang efektif.
”Selama ini Code of Conduct, penegakan integritas, dan nilai etika di lingkungan BSI ternyata cuma hiasan di atas kertas. Aturan-aturan itu sama sekali tidak diterapkan sebagai standar perilaku dalam mengawal uang negara melalui pengelolaan Subsidi Margin KUR,” tutup Uchok tajam.
