Jakarta , Nusantarapos – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti dugaan penyalahgunaan dan penyaluran salah sasaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Ribuan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan bersubsidi tersebut diduga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, hingga anggota Polri.
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran lembaganya, total potensi kerugian negara dari pembayaran subsidi KUR salah sasaran di kedua bank pelat merah tersebut mencapai Rp16.395.066.069 atau sekitar Rp16,3 miliar.
Secara rinci, BSI diduga menyalurkan fasilitas KUR kepada 335 debitur berstatus ASN, TNI, dan Polri dengan nilai subsidi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp868.541.859.
Sementara itu, temuan dengan nilai jauh lebih besar tercatat di Bank Mandiri. Bank tersebut diduga menyalurkan fasilitas KUR kepada 2.999 rekening debitur berstatus ASN dengan nilai subsidi yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp15.526.524.210 (Rp15,5 miliar).
”Angka 2.999 ASN itu bukan salah ketik dan bukan salah input. Jumlahnya sudah seperti satu batalyon yang kompak mengajukan KUR bersama-sama. Jangan-jangan mereka punya grup WhatsApp bernama ‘KUR Berjamaah’,” sindir Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Uchok menegaskan bahwa secara regulasi, program KUR diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang produktif dan layak dibiayai guna meningkatkan pendapatan usaha mereka. Kriteria penerima KUR secara tegas mengecualikan aparatur negara seperti ASN, TNI, dan Polri.
”Syaratnya sudah sangat jelas. KUR itu untuk UMKM, bukan untuk pihak yang setiap bulan sudah menerima gaji tetap, tunjangan, THR, gaji ke-13, hingga jaminan pensiun dari negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, CBA menilai pihak perbankan tidak dapat berlindung di balik alasan keterbatasan akses terhadap basis data (database) kepegawaian negara untuk memverifikasi status calon debitur.
”Meskipun Bank Mandiri dan BSI nantinya berdalih tidak memiliki akses terhadap database ASN sehingga tidak mengetahui status pekerjaan calon debitur, kasus ini tetap harus diselidiki secara tuntas oleh Kejaksaan Agung,” ujar Uchok.
Menurutnya, penyaluran KUR kepada ribuan rekening aparatur negara tersebut bukanlah kelalaian administratif biasa, melainkan indikasi tata kelola yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.





