HUKUM  

Video Illegal Logging di Tebingtinggi Barat Viral, Polsek Dipertanyakan, Kemana Pengawasan Selama Ini?

KEPULAUAN MERANTI,NUSANTARAPOS, –Hutan di Tebingtinggi Barat diduga terus dibabat. Sebuah video yang beredar di media sosial membuka tabir dugaan pembalakan liar di Desa Tanjung Pranap dan Desa Mengkikip, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bukan sekadar penebangan. Dalam video itu terungkap dugaan rantai distribusi yang rapi, kayu hasil tebangan diduga diangkut keluar daerah, menuju Tanjung Balai Karimun hingga Batam.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal ada atau tidak ada penebangan. Pertanyaannya: kenapa aktivitas sebesar ini bisa lolos dari pengawasan?

Warga patut khawatir. Setiap hektare hutan yang hilang berarti satu lagi kawasan resapan air yang musnah, Dampaknya bukan teori, banjir makin mudah datang, ekosistem terganggu, dan generasi mendatang yang menanggung akibatnya.

Jika kayu itu benar-benar keluar tanpa dokumen sah, ini bukan lagi pelanggaran kecil. Ini dugaan kejahatan kehutanan yang terorganisir.

Sorotan paling tajam kini mengarah ke Polsek Tebingtinggi Barat, pemegang wilayah hukum di lokasi tersebut.

Publik berhak bertanya dengan lantang. Sudah berapa lama informasi ini masuk ke Polsek, Sudah pernahkah dilakukan pengecekan ke lokasi di Tanjung Pranap dan Mengkikip, Sudah adakah penyelidikan, atau baru sebatas menunggu laporan dan Jika aktivitas ini berulang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas lemahnya pencegahan.

Diam bukan jawaban. Tanpa penjelasan resmi, publik wajar menduga ada pembiaran atau lemahnya pengawasan di tingkat paling bawah.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti di pelaku lapangan yang memegang gergaji mesin. Jika rantai ini benar ada, aparat wajib membongkar sampai ke atas. Siapa pemodalnya, Siapa penampungnya,Siapa penerima di Karimun dan Batam Dan dokumen apa yang dipakai untuk meloloskan kayu-kayu itu keluar dari Meranti.

Kapolres Kepulauan Meranti dan Kapolda Riau tidak bisa lagi sekadar memantau dari jauh. Kasus ini butuh atensi langsung dan pemeriksaan lintas instansi, bersama Dinas Kehutanan.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi dalam video tersebut masih membutuhkan verifikasi independen. Redaksi menegaskan, semua pihak yang namanya disebut dalam video berhak memberikan klarifikasi.

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kapolsek Tebingtinggi Barat, Kapolres Kepulauan Meranti, Polda Riau, instansi kehutanan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun satu hal yang pasti, jika terbukti ada pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu, tidak peduli siapa yang berada di belakangnya.