Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Sebanyak 141 Pengurus Harian Partai Golkar dan pengurus pleno DPP Golkar menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Mereka menuding ada penyimpangan di Partai Golkar.
Menanggapi hal tersebut Fungsionaris PP AMPG Handry M mengatakan mereka yang sudah menyatakan mosi tidak percaya itu sudah “gagal paham” tentang mekanisme dan aturan di Partai Golkar. Penilaian terhadap Ketum Airlangga Hartarto oleh para pengurus DPP PG hasil Munaslub 2017 sama halnya mereka membuka aib sendiri
“Inilah tanda-tanda kekalutan dan ketakutan atas kegagalan demi kegagalan presure opini yang mereka lakukan,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (30/8/2019).
Lanjut Handry, mosi tidak percaya yang disampaikan dan merupakan sebuah opini hari ini adalah suatu sikap politik yang tidak sepatutnya disampaikan oleh mereka yang mengaku kader atau pengurus DPP PG.
Presepsi negatif yang mereka uraikan dalam poin-poin pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketum AH adalah sekedar pepesan kosong, tanpa didasari fakta dan bukti- bukti yang valid.
“Mereka lupa bahwa yang bisa menilai kinerja DPP PG adalah Forum Musyawarah Nasional atau Munaslub, dalam laporan pertanggungjawaban DPP PG termasuk para pengurus yang buat Mosi Tidak Percaya,” ungkapnya.
Menurut penilaian kami, sambung Handry, DPP PG dibawah kepemimpinan AH hasil Munaslub 2017 telah memberikan kontribusi positif, baik kinerja organisasi, hasil pileg dan pilpres 2019. Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai nahkoda mampu membawa kapal Partai Golkar yang kemarin sempat diterpa badai tsunami isu korup dan hampir saja tenggelam.
“Tetapi tampilnya Ketum AH sebagai nahkoda PG dalam kurun waktu1,5 tahun berhasil menyelamatkan PG yang akhirnya menghasilkan 85 kursi DPR RI pada Pileg 2019,” urainya.
Handry melanjutkan, menurut pengamatan kami, kegiatan DPP PG berjalan lancar, semua mekanisme ditempuh secara baik, para pembuat mosi tidak percaya diakomodasi jadi caleg ada yang berhasil dan banyak juga yang gagal karena suara tidak cukup di Pileg 2019. Sangat tidak etis apabila kegagalan mereka pada saat pemilu legislatif, harus ditimpakan resikonya kepada Airlangga.
Untuk itu, kami harapkan adanya penegakan disiplin organisasi terhadap kader-kader yang tidak taat asas, dan tidak lagi sejalan dengan Ketum AH, sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.”Kader atau pengurus seperti ini tidak bisa lagi diajak kerjasama, karena apapun perbuatan baik oleh DPP PG dibawa kepemimpinan AH, selalu dianggap tidak baik dan tdk sukses,” terangnya.
“Ini hanya karena perilaku tidak sabar, mendahulukan emosi dan otot daripada menggunakan “Akal Sehat”. Artinya banyak memegang Buku AKAL SEHAT tetapi tidak berperilaku sebagaimana isi buku tersebut,” tegas Handry.(Hari.S)