Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID– Wakil Ketua Bakumham Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar meminta politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait untuk tidak melakukan akrobat politik dan cawe-cawe urusan Munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019 mendatang.
“Pernyataan Maruarar Sirait yang menyebut Jokowi tak restui aklamasi Airlangga jika terpilih dalam Munas Partai Golkar adalah pernyataan yang sifatnya mencampuri urusan Partai Golkar dan tidak sepatutnya dia berkomentar yang bukan urusannya,” kata Muslim melalui keterangan tertulis, Kamis (5/9/2019).
Menurut Muslim, Partai Golkarolkar mempunyai mekanisme dalam munas, dan aklamasi atau tidak dalam munas itu adalah kewenangan pemilik suara yakni DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.”Sekiranya airlangga hartarto terpilih dalam munas dengan aklamasi tentu itu keinginan dari pemilik suara dalam demokrasi itu sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar,” katanya.
Muslim menyampaikan demokrasi pada intinya adalah musyawarah untuk mufakat dalam memilih pemimpin, jika pemilik suara dalam munas menginginkan adanya aklamasi itu adalah sah. Statement Maruarar Sirait adalah bentuk campur tangan yang secara etika Maruarar Sirait tidak perlu cawe-cawe urus Partai Golkar.
Muslim menuturkan sebaiknya Maruarar fokus urus PDIP sekiranya Ibu Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepercayaan dalam kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 jangan lantas mengomentari partai lain kecuali Maruarar Sirait mau pindah ke Partai Golkar tentu ketum Airlangga Hartarto akan mempertimbangkannya.
“Sudahlah sebaiknya Maruarar Sirait diam saja, tidak usah urus Partai Golkar dan menyampaikan informasi yang tidak benar yang menciptakan kegaduhan di Partai Golkar kayak orang kurang kerjaan saja,” tegasnya.
Sebelumnya saat menghadiri launching buku “Akal Sehat Bambang Soesatyo” beberapa hari lalu. Maruarar Sirait mengatakan jika harapan Aklamasi Airlangga Hartarto untuk memenangkan pertarungan munas Partai Golkar tidak direstui Presiden.
Menurut Maruarar dua-duanya berkomunikasi baik dengan Presiden Jokowi, ada kalanya Pak Airlangga dan Pak Bambang diundang Presden ke Istana, dengan kepentingan masing-masing. Pak Airlangga tentu terkait urusan kementerian karena beliau adalah pembantunya. Pak Bambang tentu urusan kedewanan dengan kedudukan yang setara sebagai mitra pemerintah.
“Selain itu Partai Golkar adalah partai besar dan tentu saja memiliki aturan sendiri, tidak mau diintervensi oleh siapapun,” ungkapnya.