Jayapura, NUSANTARAPOS.CO.ID – Semua elemen masyarakat yang terdiri dari gaguyuban se-Indonesia, tokoh adat, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh masyarakat yang ada di Grime Nawa menyerukan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI untuk segera memekarkan Grime Nawa menjadi daerah otonom baru (DOB) yakni Kabupaten Grime Nawa.
Seruan tersebut dibubuhkan dalam lembaran pernyataan sikap, yang mana ditandatangani oleh perwakilan masyarakat adat dan masyarakat Nusantara di Grime Nawa, diantaranya, Dewan Adat suku Nawa, Martinus Maware, Dewan Adat Suku Namblong, Matius Sawa, Dewa Adat Suku Klesi, Dewan Adat Suku Kemtuk, Efraim Yaboisembut, LMA Distrik Demta, Diki Yakore, Paguyuban Sulawesi Selatan, Paguyuban Maluku, Paguyuban Flobamora, Paguyuban Toraja, Paguyuban, Kawanua, Paguyuban Jawa dan berbagai komponen masyarakat Grime Nawa lainnya.
Ketua Tim Poros Pemekaran Kabupaten Grime Nawa, Martinus Kasuai mengatakan pernyataan sikap tersebut antara lain, pertama. Memohon dan sangat berharap kepada Presiden Joko Widodo agar dia jangan lupakan masyarakat Republik Indonesia yang berada di Lembah Grime Nawa Provinsi Papua.
“Kedua kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar segera mengeluarkan UU tentang Kabupaten Grime Nawa, dimana sejak tahun 2008 Ketua DPR RI Agung Laksono ketika itu telah mengeluarkan RUU tentang pemekaran Kabupaten Grime Nawa,” ujarnya kepada wartawan di kediamannya, Selasa, (02/02/21).
Ketiga, lanjut Martinus apabila di tahun 2021 ini permohonan masyarakat Grime Nawa tidak ditanggapi dengan sangat serius maka para dewan adat/LMA serta seluruh masyarakat yang berada di Lembah Grime Nawa akan serentak melakukan pengembalian KTP atau kartu tanda penduduk sebagai Warga Negara Indonesia secara masal kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Papua.
“Demikian pernyataan sikap kami ini atas kebijakannya Presiden dan DPR RI serta kerja samanya yang baik kami ucapkan terimakasih,” tegasnya.