OGAN ILIR, NUSANTARAPOS,-Di tengah masa pandemi Covid 19 yang terus meningkat di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan pencegahan penyebaran virus corona masih rendah. Salah satu contohnya adalah video viral di media sosial (medsos) yang di duga sebuah acara pernikahan di desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumsel pada hari Sabtu 22 Mei 2021 lalu.
Dalam video tersebut terlihat kerumunan masa dan perkelahian masal dalam acara tersebut dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Nampak warga berkerumun tanpa menggunakan masker. Hal ini tentu sangat berbahaya di tengah tingginya tingkat penyebaran Covid 19 di Provinsi Sumatra Selatan yang masuk menjadi provinsi dengan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.
Menanggapi hal ini Harda Belly Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim) Sumsel mengatakan, seharusnya aparat keamanan setempat lebih ketat menjaga agar hal seperti ini tidak terus terjadi.
“Aparat keamanan harusnya lebih sigap agar hal ini tidak terus terjadi apalagi Sumsel masuk daerah merah yang perlu penanganan darurat. Bupati OI hingga Gubernur Sumsel Herman Deru harus bertanggung jawab jangan lepas tangan begitu saja. Jika tidak mampu menangani hal ini dengan tegas dan serius lebih baik mengundurkan diri saja, ujar Harda dalam keterangannya pada redaksi, Selasa (25/5/2021).
Menurut Harda, OI selama ini terkenal sebagai kota santri sehingga kejadian seperti ini sangat memalukan. Bupati OI Panca Wijaya Akbar dan Gubernur Sumsel Herman Deru harus di beri peringatan keras oleh Mendagri Tito Karnavian.
“Panca Wijaya dan Herman Deru harus di beri teguran keras oleh Mendagri. Kritik deras yang mengalir dari berbagai pihak yang menyoroti penanganan Covid tak juga membuat pemda berbuat lebih maximal untuk meredam pandemi malah yang ada menyarankan masyarakat menyiasati aturan mudik seperti yang di lakukan Wagub Sumsel Mawarda Yahya beberapa waktu lalu. Ini apa-apaan pandemi di tangani dengan manajemen warteg, tanpa komando sama sekali”, tegas Harda.
Seperti di ketahui, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mewanti-wanti Pemprov Sumatera Selatan serta warganya karena memiliki kenaikan angka kematian kasus COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus kematian mencapai 4,93 persen dari total kasus terkonfirmasi positif di Sumsel. Angka ini lebih tinggi atau berada di atas angka rata-rata nasional yakni 2,7 persen.
Doni bilang, persentase jumlah kasus kematian tersebut juga telah membuat Sumsel menempati peringkat ketiga secara nasional. “Mohon maaf. Sekali lagi angka kasus kematian COVID-19 di Sumsel ini masuk di peringkat ketiga secara nasional,” kata Doni pada Rabu, 4 Mei seperti lansir VOI.
Sementara, jumlah angka kasus aktif COVID-19 di Sumsel mencapai 1.417 atau 6,76 persen. Jumlah ini pun lebih tinggi atau di atas rata-rata nasional, yakni 5,9 persen. Ketika angka kematian dan kasus aktif tinggi, lanjutnya, otomatis persentase kasus sembuh di Sumsel berada pada posisi 88,3 persen. Angka ini di bawah angka rata-rata nasional, yakni 91,4 persen.
Oleh sebab itu, Doni meminta Pemprov Sumsel melakukan evaluasi dalam penanganan COVID-19 di seluruh wilayah administrasinya. Hal ini untuk menekan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan. “Kalau ada peningkatan maka lakukan evaluasi apa penyebabnya dan lakukan langkah-langkah penanganan. Jangan anggap enteng,” tegasnya.
Doni juga meminta agar Gubernur Sumsel Herman Deru dapat menguatkan kepatuhan protokol kesehatan pada masyarakat dengan melibatkan seluruh jajarannya. Saya berharap ada strategi dari seluruh instansi, dari seluruh daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa, bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat agar sadar dan bukan karena dipaksa,” pungkasnya. (MARS/*)