LllTRENGGALEK – PT. Pembangunan Perumahan, Tbk atau biasa disebut PP menjadi pelaksana pembangunan ruang isolasi Covid 19 dan IGD RSUD dr. Soedomo Trengggalek Jawa Timur senilai Rp 150 milyar.
Alokasi anggaran yang didapat dari pinjaman daerah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu empat bulan.
Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin menyampaikan waktu pelaksanaan pembangunan yang ditarget selesai dalam empat bulan ini bukan tanpa alasan.
Tujuannya ingin mengantisipasi kesiapan bilamana ada pelonjakan kasus ke tiga usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nantinya.
Mengingat dalam kurun dua tahun ini trend Covid-19 terjadi lonjakan terutama pada pertengahan tahun pasca libur Hari Raya Idul Fitri dan awal tahun atau pasca Nataru.
“Alasan inilah yang ingin diantisipasi karena jangan sampai mengulang pengalaman pahit yang terjadi di daerahnya terulang,” tegasnya, Selasa (26/10/2021).
Gus Ipin juga menuturkan, karena lonjakan mengakibatkan ada beberapa kasus yang tidak bisa tertangani lansung, sehingga harus ada tindakan rujukan menjadikan resiko fatality rate Trenggalek tinggi.
Dengan adanya dua bangunan di RSUD ini diharapkan kejadian ini tidak terulang dan pandemi terus terkendali karena sarana pendukungnya memadai.
“Jadi pelaksanaan pembangunan dipercepat menjadi empat bulan, artinya kalau tercapai, akan lebih cepat dua bulan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk kegiatan hari ini Gus Ipin menerangkan ada pelaksanaan ground breaking dan target di kontrak enam bulan, namun pihaknya minta kepada penyedia empat bulan sudah selesai berproges.
“Paling tidak bulan pebruari, harapannya sudah selesai untuk mengantisipasi gelombang ke-3 Covid-19, sehingga bisa segera dimanfaatkan,” ujarnya.
Sedangkan dalam sistem pelaksanaannya, Gus Ipin menambahan jika sistem kegiatan ini dikerjakan dulu kemudian di lakukan Cross Audit baru dibayar. Jadi yang penting persetujuan dan tanda tangannya sudah disetujui, sehingga bisa berani berkontrak dengan pelaksana.
Sedangkan nanti mekanisme pembayaran berbeda dengan yang lain-lain. Karena penanganan darurat maka dilakukan cross audit dulu, baru dibayar. Jadi barang jadi dulu baru dibayar.
“Alasan kenapa ini dilakukan karena saat PPKM, sempat ruang UGD ini penuh. Kemudian operasi kita tidak bisa melakukan sendiri,” terangnya.
Karena belum punya ruang operasi yang tekanan negatif. Hanya punya satu unit, padahal kasusnya banyak. Selanjutnya, jija ada ibu hamil, kemudian terpapar Covid-19, terus ada yang penyakit yang perlu operasi dan kemudian juga Covid-19, sehingga harus di rujuk ke rumah sakit lain.
Sementara, Kepala Dinas PUPR, Ramelan, ATD., menambahkan baru pertama kali di Trenggalek memakai Design and Build. Selama ini konstruksi itu direncanakan oleh konsultan perencana, dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi dan diawasi oleh konsultan pengawas.
Lebih lanjut mantan Kabag Pembangunan ini menambahkan, kalau ini beda, karena butuh waktu cepat dan pekerjaan komplek, dibenarkan menggunakan Design and Build.
Jadi dia merencanakan dan membangun. Sedangkan yang mengawasi dan yang mengendalikan itu manajemen kontruksi.
“Ini pekerjaan pertama kali di Kabupaten Trenggalek, dengan APBD (anggaran DAU) menggunakan Design and Build,” jelasnya.
Design and Build sendiri merupakan kontrak konstruksi pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan dimana Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
Ramelan juga optimis waktu empat bulan yang ditargetkan oleh Bupati Trenggalek, bangunan ini akan bisa diselesaikan. Kalau melihat cara kerjanya pihaknya yakin akan selesai.
“Seperti membuat jalan ini hanya butuh waktu 2 hari. Mulai menggali, memasang bekisting dilakukan hanya dalam kurun waktu 2 hari saja,” jelasnya. (Rudi)