Jakarta, Nusantarapos – Presiden Jokowi telah menjadikan konservasi hutan mangrove sebagai salah satu solusi utama penanganan krisis iklim. Bahkan, Presiden membawa rencana restorasi 600 ribu hektar mangrove ini ketika berbicara di forum COP26, Glasgow. Hery Daulay, Koordinator Restorasi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampaikan optimisme target ini akan tercapai di tahun 2024.
Hal ini disampaikan dalam diskusi publik daring Change.org Indonesia yang diadakan Rabu (3/11) bertajuk ‘Mangrove, Solusi Hadapi Krisis Iklim’. Diksui ini juga dihadiri oleh Arief Wijaya, Senior Manager Bidang Iklim dan Laut WRI, serta Jessica Novia, co-founder Carbon Ethics.
Mangrove dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghadapi krisis iklim, dikarenakan kemampuannya untuk menangkap karbon. Arief Wijaya menyebutkan bahwa perhektar mangrove bisa menyimpan karbon bahkan lebih banyak daripada hutan tropis.
“Selain itu, mangrove juga memiliki berbagai jenis manfaat bagi masyarakat. Mangrove bisa menyimpan karbon sampai 800-1200 ton, dan juga bisa memberikan perlindungan dari badai dan gelombang ekstrem, terutama untuk kota-kota yang ada di pesisir,” kata Arief.
Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan mangrove yang sangat besar, mencakup sampai 25% dari seluruh mangrove di bumi. Namun, saat ini lahan mangrove di Indonesia masih terus mengalami degradasi. Hery Daulay menyampaikan bahwa degradasi ini disebabkan oleh kegiatan manusia, termasuk ekspansi dan eksploitasi untuk pembukaan lahan tambang, pemukiman dan juga kegiatan manusia lainnya.
“Harus diberikan dispensasi, dicarikan mata pencaharian alternatif. Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di pesisir atau dekat hutan mangrove, supaya tidak melakukan penebangan agar tidak dilakukan eksploitasi secara lebih lagi,” tutur Hery di diskusi publik tersebut.
Jessica Novia menganggap target restorasi mangrove Pemerintah Indonesia, yaitu sebanyak 600.000 hektar di tahun 2024, merupakan sebuah target yang cukup ambisius. Namun, ia menganggap bahwa target ini masih di bawah jumlah mangrove yang rusak selama tiga puluh tahun terakhir, yaitu 900.000 hektar.
Ia juga menganggap bahwa pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor, mulai dari masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta.
“Penting bagi pemerintah juga untuk menggandeng mitra penanaman yang baik, agar tidak hanya menjadi sebuah kegiatan seremonial saja. Ada tempat yang memiliki plang penanaman mangrove, tapi pohonnya tidak ada. Atau, ada yang mencabut mangrove yang lama, supaa dapat uang untuk menanam yang baru, atau mencabut mangrove yang lama untuk dipindahkan, agar lokasinya bisa digunakan untuk pejabat tertentu,” kata Jessica.
Di konferensi iklim Glasgow kemarin, Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden, yang ikut menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk membantu rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia.
“Pak Presiden menyampaikan perlunya juga dukungan internasional. Sudah banyak juga secara internal, antara kementerian dan lembaga yang dikomandoi Kemenkomarves, tentang bagaimana kita bisa menargetkan 600.000 hektar bisa direstorasi di tahun 2024. Kalaupun APBN tidak cukup, dan sudah ada banyak negara yang sudah dijajaki: Jepang, Korea, Norwegia, sudah ada berikan hibahnya, yang semuanya tentang pengurangan gas emisi rumah kaca,” kata Hery.