TRENGGALEK – Safari insfratruktur kembali dilakukan Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Hal itu dilaksanakan untuk melakukan penajaman program di tahun anggaran 2023.
Penajaman program ini sendiri dilakukan, bertujuan untuk mensinkronkan program-program yang tengah direncanakan dalam mewujudkan tema mengenai transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Safari ke OPD terus kita lakukan, hari ini kita melanjutkan safari OPD untuk penajaman program 2023,” kata Gus Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek, Rabu (2/2/2022).
Gus Ipin menjelaskan, kali ini sasaran safari ada di Dinas PKPLH. Karena fungsi Dinas PKPLH saat ini, lebih banyak ke masalah lingkungan hidup. Selain itu juga ada indikator kota hijau yang menjadi indikator baru di RPJMD Trenggalek.
Tujuan safari sendiri disampaikannya ingin menekankan betul area-area tersebut, terutama apada 8 area kota hijau. Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air tadi kita bahas detil dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi.
“Mana yang sasarannya individu harus melakukan apa untuk menuju kota hijau,” tegasnya.
Gus Ipin juga mencontohkan, seperti pada lingkungan hidup yang sudah mengeluarkan edaran yang saya tandatangani untuk setiap individu harus menanam pohon. Gagasan itu sebenarnya adalah program yang tidak harus berkonsekwensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Trenggalek.
Sehingga dengan detailnya program akan dilakukan pada semua area, sehingga dalam penyusunan RKPD harus sudah tau prioritas-prioritas mana yang harus dianggarkan, mana yang harus didukung kebijakan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi biaya. Kita mengeluarkan biaya banyak untuk pengelolaan sampah, padahal sampah itu berpotensi uang,” imbuhnya.
Bahkan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mendapatkan uangnya dari mengelola sampah. Termasuk juga limbah medis, kenapa nggak kemudian kita kerjasamakan.
Karena itu silakan cari inisiator kolaborasinya, sehingga nanti sehingga ada konsekuensi penambahan PAD kita. Kalau PAD kita meningkat maka pelayanan kemasyarakat juga bisa semakin meningkat, tandasnya.
“Sehingga target kota hijau ini harus terwujud sesuai dengan RPJMD,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata menambahkan untuk mewujudkan kota hijau perlunya kerja kolaboratif semua dinas terkait dan tentunya tidak bisa hanya berpangku tangan hanya kepada satu dinas saja.
“Ada 8 area kota hijau yang dimulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air dan yang lainnya,” terang Muyono.
Ditambahkan Muyono, namun pada aera itu tentunya ada kewenangan dinas lain didalamnya, maka dari itu perlu ada dukungan atau kerja kolaboratif untuk mewujudkan kota hijau ini. (Rudi)
