DAERAH  

Status KKD Trenggalek Turun, Komisi II Minta Evaluasi Besar-Besaran di Eksekusi

TRENGGALEK – Status Kondisi Keuangan Daerah (KKD) Trengggalek turun ke sedang, hal itu disebabkan karena proses belanja dan pendapatan Trengggalek sendiri bisa dikatakan jomplang atau lebih besar belanja daripada pendapatan.

Hal itu disampaikan Mugianto selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek saat dikonfirmasi awak media terkait kondisi keuangan daerah, Sabtu (5/2/2022).

Pihaknya juga menjelaskan bahwa telah melakukan koordinasi bersama eksekutif untuk kembali meningkat status KKD seperti tahun sebelumnya.

“Benar, status KKD kita saat ini turun dari tinggi ke sedang, indikatornya pada belanja modal dan operasi terlalu jomplang,” kata Mugianto saat dikonfirmasi awak media.

Mugianto menerangkan, belanja daerah saat ini lebih besar daripada pendapatan, dari APBD sebesar Rp 2 trilyun lebih, pendapatan Trengggalek sendiri hanya diangka Rp 240 milyar.

Atas indikastor itu maka pemerintah pusat menganggap kemampuan keuangan menjadi sedang. Atas kejadian itu, pihaknya menganggap ini merupakan ancaman serius jika tidak daerah tidak segera meningkatkan performa dengan baik.

“Memang di tahun 2021 status KKD masih tinggi, namun di tahun 2022 ini menjadi turun,” ungkapnya.

Ditambahkan Mugianto, atas penurunan status itu pihaknya telah mengundang pihak eksekutif seperti Inspektorat, Bekeuda dan Bappeda untuk duduk bersama. Alhasil dalam rapat telah disepakati bahwa tahun ini pendapatan ditargetkan tembus diangka Rp 300 milyar.

“Selain target pendapatan pihaknya juga meminta eksekutif untuk mencatat semua aset dan potensi pendapatan yang akan digenjot,” imbuhnya.

Namun Mugianto merasa optimis bisa menggenjot pendapatan daerah. Karena masih banyak peluang pendapatan di dinas penghasilan yang belum dimaksimalkan. Maka untuk keluar dari masalah ini harus dilakukan evaluasi besar-besaran di jajaran dinas.

Saat ditanya apakah kondisi ini merupakan politik status KKD oleh eksekutif, pihaknya menyebutkan bahwa ini memang politik anggaran yang dilakukan oleh eksekutif. Meski demikian legislatif juga mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi ini.

“Mungkin ini strategi eksekutif agar bagaimana mereka bisa santai dan tidak tertekan oleh target,” pungkasnya. (Rudi)