TRENGGALEK,NUSANTARAPOS,- Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dan persiapan pelaksanaan kegiatan ditahun 2022 bersama Dinas PUPR, PKPLH, Dikpora dan ULP, Senin (21/3/2022).
Sementara Dinas lain sesuai mitra Komisi III juga akan di undang dalam rapat selanjutnya dengan agenda yang sama yakni evaluasi pelaksanaan kegiatan. Rapat kerja sendiri dilakukan karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan kegiatan di beberapa Dinas.
Pranoto Ketua Komisi III DPRD Trenggalek menerangkan pihaknya ingin melakukan evaluasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan kegiatan di OPD. Permasalahan di OPD banyak terjadi di pelaksanaan kegiatan sebelumnya, dimana permasalahan tersebut terjadi pada pelaksanaan teknisnya.
Terutama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh OPD harus bisa diterima oleh ULP sebagai satu kesatuan permasalahan. Hal itu harus diselesaikan karena akan berdampak pada tataran pelaksanaan teknis di OPD.
“Masalah tersebut terjadi seperti pada penawaran lelang pekerjaan yang terjun bebas diangka 37 persen,” tegas Pranoto.
Menurut Pranoto, selain pemenang lelang yang menawar hingga terjun bebas, juga terjadi masalah teknis banyaknya tender kegiatan yang gagal di tahun kemarin. Masalah tersebut yang harus segera diselesaikan, karena akan menggangu pelaksanaan kegiatan tahun depannya.
Pihaknya juga menuturkan bahwa, tentang penawaran lelang yang jauh tersebut sebenarnya bisa tidak dimenangkan, memang itu butuh proses tapi secara teknis juga sangat berbahaya. Jadi itu bisa ditolak, namun karena perlu waktu belum bisa dilakukan.
Juga seperti permasalahan pada Dinas Dikpora, ada dua paket namun waktu habis sehingga pelaksanaan kegiatan gagal total. Beberapa masalah itu harus menjadi evaluasi untuk kegiatan kedepannya, karena kue APBD harus segera di launching di ULP.
“Jangan sampai waktu terlalu mepet antara pelaksanaan tender dan pelaksanaannya, apalagi mepet di akhir tahun anggaran,” pintanya.
