TRENGGALEK,NUSANTARAPOS,- Komisi I DPRD Trenggalek gelar rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Inspektorat. Evaluasi kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melihat serapan kegiatan yang dilakukan oleh kedua dinas tersebut di awal tahun anggaran.
Dipimpin Alwi Burhanuddin selaku Ketua Komisi I DPRD, rapat evaluasi menunjukkan bahwa serapan anggaran yang terbuka masih sangat rendah yakni sekitar 10 persen.
“Komisi I hari ini mengundang Dukcapil dan inspektorat untuk melihat serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan diawal tahun,” kata Alwi, Senin (14/4/2022).
Sebagai tugas pokok dan fungsi Komisi I, Alwi mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dikawal, hal itu sebagai upaya pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kegiatan agar semua tepat sasaran sesuai target yang telah ditentukan.
Dari hasil evaluasi disampaikan bahwa serapan dalam pelaksanaan kegiatan ada yang masih dikisaran 10 persen. Angka tersebut terbilang masih sangat rendah mengingat sudah berjalannya awal tahun anggaran.
“Selain serapan yang sangat rendah, juga ada dana alokasi khusus di Disdukcapil dimana tahun kemarin dapat namun tahun ini tidak dapat,” ucapnya.
Alasan tidak adanya anggaran dari DAK tersebut dikarenakan adanya temuan dari KPK di kementerian dalam negeri, sehingga berimbas pada DAK yang belum diberikan.
Kita tidak tahu permasalahan apa, karena temuan itu itu di atas, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan seperti pencetakan KTP dan KIA persediaannya tipis.
“Anggaran DAK tersebut jika diberikan sebesar Rp 1,2 milyar, dan mungkin akan dicarikan solusi untuk pemecahan masalah tersebut,” pungkasnya.
