YRENGGALEK – Penyerahan nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek tahun anggaran 2021 diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna pada Selasa (28/6/2022).
Setelah diserahkan kepada DPRD, selanjutnya Bupati Trenggalek menunggu hasil catatan yang akan dibahas fraksi yang ada di DPRD untuk melakukan evaluasi atas apa yang telah disampaikan oleh Bupati.
“Laporan pertanggungjawaban APBD sendiri disampaikan sesuai amanah Undang-undang 23 tentang pemerintah daerah,” kata Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara usai rapat.
Disampaikan Mas Syah, dimana setiap kepala daerah berkewajiban melaporkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD, enam bulan setelah APBD berakhir.
Dalam hal ini pihaknya merasa bersyukur atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021, Kabupaten Trenggalek kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“WTP yang diraih Trenggalek ini merupakan WTP ke-6 yang diraih secara berturut-turut,” ungkapnya.
Masih menurut Mas Syah, capaian ini tentunya menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyelenggarakan pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel.
Dalam Ranperda pertanggungjawabannya, Mas Wabup menyebut realisasi pendapatan tahun 2021 tercapai 101,51%, dari Rp. 1.832.271.419.060,- terealisasi Rp. 1.859.926.435.396. Angka ini melampaui target yang telah ditargetkan sebelumnya.
“Disektor belanja, Trenggalek merealisasikan 90,32% dati total anggaran yang ada,” tuturnya.
Artinya dijelaskan Mas Syah, dari 2 triliun 37 miliar anggaran belannya hanya terealisasi sebesqr Rp. 1 triliun 840 miliar. Dari angka tersebut diatas maka dalam APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2021 terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 19 miliar, 798 juta.
Sedangkan untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahu 2021 Kabupaten Trenggalek, sebesar kurang lebih Rp. 224 miliar, tandas Mas Wabup dalam Paripurna DPRD itu. (Rudi)
