TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Banyaknya persoalan pada pelaksanaan kegiatan APBD Trenggalek tahun 2021 menjadi sorotan badan anggaran (Banggar) DPRD.
Hasil evaluasi komisi di DPRD yang selanjutnya dibahas dalam rapat bersama unsur pimpinan DPRD menjadi atensi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun depan.
Persoalan dari hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh komisi tersebut selanjutnya dibahas Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Senin (18/7/2022).
“Hari ini kita menggelar rapat hasil dari konsultasi pimpinan komisi dan pimpinan DPRD dan menghasilkan rekomendasi,” kata Agus Cahyono selaku Wakil Ketua DPRD usai memimpin rapat.
Disampaikan Agus Cahyono, rekomendasi tersebut berisi himbauan dan saran masukan untuk pembahasan pada rancangan kegiatan tahun depan, selain itu juga ada beberapa poin di Ranperda LPJ Bupati. Namun, meski sudah ada klasifikasi yang telah dijawab TAPD, namun masih banyak beberapa poin juga yang belum terjawab.
Belum adanya jawaban dari TAPD, karena TAPD belum menerima laporan dari dinas terkait. Karena hal itu maka rapat akan dilanjutkan besok pukul 10.00 WIB. Rapat besok akan mengulang catatan komisi terutama yang belum di jawab oleh dinas.
“Catatan yang banyak disoroti adalah LPJ kita yang silpanya naik dibanding tahun sebelumnya,” tegas Agus.
Menurutnya, salah satu indikator silpa terjadi adalah lemahnya rencana dan eksekusi dari eksekutif. Dari silpa Rp 224 milyar terperinci dari belanja modal, gaji dan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Terutama yang di sesalkan belanja modal tahun 2021.
Ada sekitar Rp 200 milyar silpa dari belanja modal, itu dikarenakan tidak bisa terserap maksimal. Terutama infrastruktur, apalagi terlihat bahkan masyarakat merasa kurang nyaman ketika melakukan perjalanan.
“Bahkan dalam serapan, rata-rata dinas hanya menyerap dibawah 95 persen, dari alasan TAPD faktor teknis perencanaan yang molor lelang yang berbelit belit gagal lelang hingga tegulasi,” pungkasnya. (Rudi)
