PACITAN,NUSANTARAPOS,-Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam wadah Konsorsium LSM “Merah Putih” bersama elemen mahasiswa Pacitan mempertanyakan besaran pos anggaran Perjalanan Dinas anggota dan Pimpinan DPRD Pacitan yang mencapai angka kisaran 40 an miliar rupiah.
Eleme GMNI, IMM dan Pemuda Muhammadiyah, LSM AMPuH, APPERKAT dan aliansi pedagang pasar Tulakan, menyoroti Perbedaan pagu anggaran antara perjalanan dinas anggota DPRD dan Pagu anggaran untuk infrastruktur. “Kami menyampaikan, perlu adanya evaulasi demi suksesnya roda pemerintahan guna dipakai sebagai tolak ukur maju serta sejahteranya masyarkat pacitan, ataukah belum,” demikian bunya siaran pers yang ditandatangani oleh Akha dan Bahtiar.
Meski agak kecewa karena para pimpinan dan anggota DPRD Pacitan tidak bisa menemui mereka, para aktivis itu bisa diterima Sekretaris Dewan, Ir. Didik Alih Prabowo, MM di ruang kerjanya, Jum’at Pagi 5/8-2022. Akha, salah satu koordinator audiensi, menyatakan, “Berdasar data yang kami himpun, Pada Tahun Anggaran 2020, Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebesar 46 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya Sebesar 25 Milyar.
Sedangkan pada 2021 Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota DPRD kab. Pacitan sebesar
37,596 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas
PUPR hanya Sebesar 38,615 Milyar.
Pada Tahun Anggaran berjalan di 2022, Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
sebesar 46,7 Milyar, sedangkan Pagu anggaran untuk perbaikan, peningkatan, perawatan Jalan di dinas PUPR hanya Sebesar 48 Milyar.”
Sementara, aktifist muda LSM AMPuH, Fadla menambahkan, “Mengingat dan mempertimbangkan urgensi dan untuk akselerasi kesejahteraan rayat, berdasar proporsi APBD Pacitan sekira 1,7 triliun, sudah terserap untuk gaji pokok pegawai saja sekitar 750 Milyar, belum tunjangan pegawi dan dana yang bersifat mandatory.
Atas dasar itu kami berharap anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD kab.Pacitan
kiranya agar dapat dievaluasi, untuk bisa dialihkan ke anggaran infrastruktur utamanya jalan poros kabupaten, poros Kecamatan dan desa. Upaya bersama itu paralel dengan mensukseskan Visi-Misi Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakil Bupati, Gagarin.”
“Apabila aspirasi kami tidak bisa mendapatkan response tepat dan terukur, kita siap turun dengan format kekuatan penuh dan berbagai langkah strategis lainnya, termasuk pendekatan legal,” pungkanya.
WARTAWAN: HERIBAHTIAR
