Tolikara, NUSANTARAPOS.CO.ID – Berkali-kali wilayah Kabupaten Tolikara, Papua mendapatkan Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun tokoh Tolikara Benny Kogoya mengatakan jika laporan WTP tersebut nyatanya tak sesuai kenyataan. Bahkan cenderung dibuat agar Presiden Jokowi Senang dengan hasil pemeriksaan itu.
“Tiap Tahun terima WTP dan LHP asal bapak Presiden senang, namun realita di lapangan tidak ada buktinya,” kata Benny dalam rilisnya, Senin (15/8/2022).
Bahkan Benny menilai kepemimpinan presiden Joko widodo selama 2 periode dengan program tol darat, laut dan udara belum efektif berdampak positif ke masyarakat Papua khususnya yang ada di Tolikara, karena realitanya harga-harga di sana masih kemahalan belum pernah berubah.
“Hal ini karena jalan trans darat wamena Tolikara masih rusak parah, hal itu belum bisa diwujudkan dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo, gubernur Papua Lukas Enembe dan bupati Usman G Wanimbo dalam membangun rakyat Papua khusus kabupaten Tolikara,” kata Benny.
Benny menyebut ketiganya dinilai tidak mampu membangun negerinya sendiri, di Kabupaten Tolikara buktinya 10 tahun belum ada perubahan dimana harga kebutuhan pokok masih kemahalan dan tinggi, ditambah pembangunan di sana tidak ada malah semakin buruk setiap tahun belum ada peningkatan.
“Kecelakaan di jalan trans puncak mega dan jembatan kali konda, kali toli, kali goyage lintas distrik selalu ada korban, pusat pelayan pemerintahan kepada rakyat belum terwujud secara maksimal karena kantor bupati dan rumah dinas bupati atau rumah dinas jabatan tidak ada,” terangnya.
“Banyak ASN berkantor di hotel dan buat laporan LHP juga di hotel atau jalan-jalan, banyak pejabat memperkaya diri bangun hotel dan aset dimana – mana sehingga rakyat banyak yang menderita,” tegasnya.
Dirinya pun berharap Menteri Dalam Negeri bisa turun berkunjung berkantor di Tolikara untuk melihat hal ini dan pihaknya siap memberikan data atau langsung menjadi guide atau pendamping pembangunan untuk sinkronisasi dengan LHP dan penghargaan WTP dari BPK apakah layak atau tidak.
“Negara hadir agar rakyat bisa menikmati pembangunan di semua sektor dan ada perubahan taraf hidup, namun saat ini rakyat belum ada perubahan hidup ke arah sejahtera, maka itu tandanya pelayan pemerintah dan pembangunan di semua sektor buruk dan uang rakyat yang negara kirim ke daerah menguap tanpa ada bukti pembangunan dan habis di mana, maka lembaga berkompeten bisa lakukan audit independent APBD Tolikara,” tutupnya.
