TRENGGALEK – Terdapat peningkatan pendapatan dalam APBD perubahan Kabupaten Trenggalek tahun 2022, penambahan tersebut bersumber dari pemerintah pusat dengan cair nya klaim BPJS dan anggaran covid-19 untuk tahun 2020 dan 2021.
Dari dua tahun tersebut, anggaran yang dicairkan dari pemerintah pusat sekitar Rp 160 miliar. Dengan adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSUD dr. Soedomo, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan serta pembayaran jasa pelayanan yang sempat tertunda.
Mugianto selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek usai rapat membahas KUA-PPAS perubahan tahun 2022 menyampaikan bahwa ada peningkatan pendapatan. Jika sebelum perubahan sekitar Rp 248 miliar, dalam perubahan ini menjadi Rp 418 miliar.
Jadi ada penambahan sekitar Rp 160 miliar lebih yang bersumber dari pemerintah pusat yakni cair nya dana klaim BPJS dan covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, anggaran tersebut akan dikembalikan kepada RSUD, karena RSUD sendiri menggunakan sistem BLUD.
“Jadi teknisnya anggaran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan pengadaan alat kesehatan di gedung RSUD yang baru,” kata Mugianto, Jum’at (19/8/2022).
Meski telah mendapatkan penambahan anggaran, Mugianto berpesan agar pemkab lebih cermat dalam hal melakukan eksekusi anggaran, terutama untuk memenuhi target akhir tahun.
Misal pada kegiatan APBD induk belum maksimal maka dapat dimasukkan dan dilaksanakan dalam program kegiatan di APBD perubahan, jangan sampai karena kurang cermatnya perencanaan dan pelaksanaan maka program kegiatan sampai tertunda.
“Jika kegitan sudah masuk namun tidak dapat di eksekusi, maka akan kembali masuk menjadi silpa,” ungkapnya.
Meski anggaran tersebut dapat masuk ke dalam silpa dan dapat digunakan untuk melanjutkan program yang belum maksimal di tahun berikutnya namun Mugianto berharap target pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat sesuai target.
Apalagi untuk khusus RSUD, dengan telah berdirinya gedung yang dibangun dari pinjaman daerah maka anggaran klaim yang cair dan akan digunakan untuk pembelanjaan alat dan jaspel nakes yang belum terbayar maka itu harus terlaksana secepatnya.
“Jika menjadi silpa maka akan dapat digunakan untuk penganggaran kegiatan lain, artinya dapat membantu pelaksanaan kegiatan di APBD 2023,” terangnya.
Meski demikian jangan diartikan bahwa telah dirancang akan jadikan silpa, diimbuhkan Mugianto hanya saja pihaknya melihat kebutuhan RSUD apa itu yang harus direncanakan, jika mampu di eksekusi tahun ini harus dilakukan tahun ini juga.
Jika tidak mampu, maka sebaiknya di tunda dulu karena harus matang dalam perencanaan kegiatannya. Maka untuk memperlancar proses tersebut komisi sudah dua hari ini terus rapat untuk melihat pergeseran anggaran serta penambahan program, dimana minggu depan hasil evaluasi komisi akan dilaporkan pada banggar.
“Dengan adanya peningkatan pendapatan pada APBD perubahan, maka juga harus ada target program untuk memenuhi kebutuhan yang belum terlaksana di APBD induk 2022,” tuturnya. (Rudi)
