Cibinong, Nusantarapos – Berawal dalam temuan BPK ada kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 17 paket pekerjaan jalan, irigasi sebesar Rp16,628 miliar serta denda belum dikenakan mencapai Rp 3,703 miliar.
Hal tersebut menjadi pertanyaan dari anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor sejauh mana progres yang telah dilakukan para SKPD yang mendapat ‘raport merah’ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pasalnya, ini adalah merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memantau sejauh mana progress yang telah dilakukan SKPD terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan dijalankan.
“Insha Allah, (Senin, hari ini-red), kita akan membahas KUA PPAS di tingkat Komisi dan juga SKPD terkait, tentunya juga kami tanyakan progres terkait tindak lanjut LHP BPK. Tetapi dari Pemda juga menginformasikan kepada kami mengenai langkah-langkah tindak lanjut LHP BPK”, ujar Rudy selaku Ketua DPRD Kabupaten Bogor kepada wartawan, Minggu (21/08)
Rudy menjelaskan, evaluasi temuan BPK ini memang menjadi perhatian khusus. “Karena ini harus menjadi perhatian khusus karena ada beberapa proyek infrastruktur yang berjalan. Pada saat sebelum dibangun kondisinya walaupun dilihat dari estetika penataan kota kurang baik, tapi di hujan besar tidak terjadi banjir. Sementara saat hujan besar ketika dilihat infrastrukturnya baik malah terjadi banjir dan mengganggu mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Mengacu pada fakta itu, Rudy pun tak menampik jika dirinya sudah meminta data kontraktor dan konsultan pemenang tender guna mengevaluasi asal muasal adanya temuan dugaan kebocoran uang negara sebesar Rp42 miliar oleh BPK Jawa Barat, APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut. (Rizky)
