TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Trenggalek lantang menyuarakan penolakan atas keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pasalnya kenaikan BBM bersubsidi tersebut sangat membebani masyarakat, hal itu dikarenakan kondisi masyarakat pasca wabah pandemi covid-19 masih dalam proses merangkak untuk pemulihan ekonomi.
“Kami dengan tegas menolak dan tidak setuju adanya kenaikan BBM bersubsidi yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat,” tegas Mugianto, Jumat (9/9/2022).
Pria yang juga menjabat Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Jatim tersebut menerangkan penolakan tersebut karena saat ini ekonomi masyarakat baru saja masih akan pulih dan merangkak.
Dengan alasan itu kader partai Demokrat mulai dari pengurus atas hingga bawah menolak keputusan menaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Pihak juga menyampaikan bahwa jika melihat zaman kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode, jika ingin menaikkan BBM diimbangi dengan mengatur skema lain untuk menutup defisit.
“Jadi tidak hanya menaikkan, zaman presiden SBY selain menaikkan BBM sekaligus mengatur skema pendapatan untuk menutup defisit,” ungkapnya.
Sehingan disampaikan Mugianto dari sudut pandangnya, untuk melakukan efisiensi dari seharusnya pemerintah menghentikan dulu proyek mercusuar dan proyek skala besar yang dirasa memberatkan APBN.
Tentunya dengan mengutamakan dan mendahulukan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi untuk kenaikan BBM akan dibarengi juga kenaikan bahan pokok, maka seharusnya diutamakan daya beli masyarakat di pulihkan dahulu.
Semua pasti merasakan dampak wabah pandemi covid-19 selama dua tahun kemarin, sehingga pasca pandemi semua ekonomi masih dalam perjalanan pemulihan.
“Oleh sebab itu tidak semestinya pemerintah menaikkan BBM seperti saat ini, selain upaya melalui tupoksi kami melakukan kegiatan sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang terimbas dari dampak naiknya harga BBM,” tuturnya. (Rudi)
