SEMARANG,NUSANTARAPOS,- Pemerintah pusat sudah mulai melaksanakan penurunan masalah stunting pada batita dan balita di Indonesia yang saat ini masih relative tinggi. Pasalnya, dari data Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 jumlah angka stunting menunjukkan hampir dari setengah dari kematian anak di seluruh Indonesia mencapai 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia.
Dari kematian karena masalah stunting ini, salah satunya disebabkan karena kurangnya asupan gisi yang diterima oleh anak dari ibu mengandung hingga melahirkan. Bahkan di saat anak mulai memerlukan gizi untuk pertumbuhan, orang tua tidak menyadari dan bahkan seperti dianggap tidak diakui di masyarakat.
Oleh karena itu, sesuai dengan program pemerintah, Badan Koordiasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI dengan gencar memberikan sosialisasi kepada warga agar mereka megetahui bahaya dan sebab dari timbulnya stunting ini.
Eka Sulistia Ediningsih, S.H., (Direktur komunikasi Informasi dan Edukasi) saat memberikan sambutannya di acara Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Balai Kelurahan Gedanganak, Kec. Ungaran Timur mengatakan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama.”Biasanya kondisi anak yang mengalami stunting ini memiliki kemampuan belajar yang rendah dan lebih rentan terhadap penyakit,” terangnya.
Sementara itu, Tuti N Roosdiono, selaku Anggota DPR RI Komisi IX yang berasal dari Dapil Jateng ini, mengajak kepada semua masyarakat agar terus ikut membantu pemerintah pusat secara bersama-sama menekan angka stunting semaksimal mungkin, sehingga masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dapat terbebas dari stunting. “Mari kita senantiasa untuk terus berupaya membantu pemerintah pusat dalam menangani stunting,” katanya.
Lebih lanjut Tuti menjelaskan, penanggulangan stunting ini sangat penting bagi keluarga untuk ikut serta mencardaskan anak bangsa yang bebas dari kekurangan gizi, dimana saat ini Pemerintah Semarang menargetkan angka stunting di bawah 5,8 persen.
Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ini dapat sebagai pengetahuan serta pembelajaran dan berguna bagi masyarakat. (ARSO)
