DAERAH  

BLT di Trenggalek Mulai Disalurkan, Gus Ipin : Untuk Tanggulangi Inflasi

TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin didampingi sejumlah pejabat pemerintah, BUMD dan BUMN menyalurkan BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kesejumlah warga di Kecamatan Karangan.

BLT DBHCHT tersebut diberikan dengan menyasar kepada buruh petani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang DPHK, tenaga administrasi, marketing, sales, tenaga pemasar maupun karyawan lain di pabrik rokok.

“Penerima manfaat BLT DBHCHT akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan,” kata Gus Ipin, Selasa (13/9/2022).

Dijelaskan Gus Ipin, bantuan tersebut dialokasikan mulai bulan Agustus hingga Desember 2022, yang bersumber dari APBD tahun 2022. Selain bantuan ini beberapa bantuan lain juga disalurkan mulai dari Bansos Lansia PKH Plus tahap III kepada 3.392 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

KPM sendiri akan menerima bantuan sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan BLT BBM alokasinya pada bulan September hingga Oktober dan Bantuan Program Sembako (BPS) melalui Kantor POS. Bantuan ini akan diterimakan kepada 80.355 KPM.

“Untuk BLT BBM KPM sebesar Rp. 150 ribu setiap bulan,” terangnya.

Karena akan diberikan dua bulan maka KPM akan menerima dengan nominal Rp 300 ribu. Ditambah BPS Rp 200 ribu maka yang diterima KPM sebesar Rp 500 ribu. Ada beberapa bantuan lain seperti bantuan kepada panti asuhan yang bersumber dari APBD sebesar Rp 1.239.540.000,- untuk penyediaan bahan makanan kepada 16 panti asuhan.

Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) kepada 700 penyandang disabilitas sebesar Rp. 1,2 juta per penerima manfaat. Bantuan 16 kursi roda kepada kelompok yang sama dan masih ada bantuan bantuan sejenis lainnya.

“Jadi untuk agenda hari ini kita membagi beberapa BLT, khususnya bersuber dari dana DBHCHT. Tapi kemudian juga ada yang untuk disabilitas dan panti,” ungkapnya.

Ditambahkan Gus Ipin, sumbernya sendiri dari APBN ada jaminan hidup dan juga kami menginformasikan sesuai amanah PMK yang terbaru, bahwa kita diminta untuk mengantarkan 2% kegiatan untuk subsidi dari APBD digunakan untuk penanggulangan inflasi.

Sehingga ke depan, selain beliau-beliau ini para masyarakat miskin, rentan, kelompok disabilitas kemudian juga petani tembakau para buruh, nantinya kita juga akan memberikan kepada sektor-sektor yang memungkinkan untuk kita subsidi agar bisa mengendalikan harga.

“Seperti petani peternak, terus kemudian jasa angkutan, itu nanti juga akan mendapatkan Subsidi,” terangnya. (Rudi)