CIBINONG,NUSANTARAPOS,-Pemerintah meluncurkan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), pemerintah kini juga berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada anak yatim, warga lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas sebesar Rp 200 ribu.
Bantuan sosial (bansos) tersebut rencananyanya disalurkan pada Desember 2022. Penyaluran bantuan ini dilakukan langsung oleh Kemensos ke penerima.
Namun anehnya yang dialami seorang lanjut usia (Lansia) selaku Warga Kabupaten Bogor yaitu Marpuah berusia 66 tahun yang merupakan warga Kampung Malangbong RT 02 RW 11, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg yang mengadukan belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah hingga harus mendatangi kantor kecamatan.
Dirinya mengatakan, mengapa lansia seperti dirinya yang hanya hidup bersama seorang suaminya yang berusia 77 tahun dan sudah pikun justru belum mendapat perhatian dari pemerintah.“Ibu hidup hanya dengan suami, untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan belas kasihan dari kerabat dan tetangga, padahal yang lain mah suka dapat bantuan tapi ibu mah tidak,” ujar Marpuah kepada wartawan pada, Selasa 27 September 2022.
Ditempat yang sama, tetangga sekaligus kerabat Marpuah, Bakri membenarkan bahwa selama ini nenek Marpuah yang tinggal bersama suaminya itu belum pernah mendapat bantuan selama beberapa tahun ini. “Iya kang ibu Marpuah kerabat saya hidup hanya sama suami yang saat ini kondisinya sudah pikun. Ibu Marpuah selama ini bertahan hidup hanya dari belas kasihan kerabat dan tetangga,” ujarnya.
Di Kantor Kecamatan Cigudeg, Marpuah dijumpai oleh Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Hambali.
Hambali menjelaskan, dirinya merasa prihatin setelah mengetahui keadaan Marpuah yang luput dari perhatian. “Selama ini kami tidak tahu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan laporan maupun informasi dari RT, RW maupun desa,” katanya.
Jadi, atas adanya laporan ini pihaknya akan sambung kan langsung dengan pendamping lansia Kecamatan, agar dapat segera ditindak lanjuti. “Akan kita tindak lanjuti secepatnya, karena sepertinya itu belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang operatornya ada di desa.(Rizky)
