Eka Sulistya Ediningsih, Direktur KIE BKKBN Jateng : “Stunting Bukan Berarti Pendek Namun Kurangnya Kecerdasan”

JATENG, NUSANTARAPOS,-  Guna melaksanakan percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Jawa Tengah, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Anggota DPR RI Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tuti Nusandari Roosdiono melakukan sosialisasi percepatan penurunan stunting karena dari perintah Presiden RI Joko Widodo, untuk di tahun 2024 angka stunting harus turun hingga 14 %.

Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah sehingga perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan warga setempat.

Seperti halnya di Kelurahan Kauman Kidul Kec Sidorejo Salatiga ini, upaya percepatan dan penurunan stunting ini dilakukan dengan cara sosialisasi dengan tujuan agar warga dapat emngerti dan mengetahui secara detail bagaimana cara mengatasi permasalahan stunting yang saat ini ada di Indonesia.

Drs. Sarmin Sampurno anggota DPRD Kota Salatiga mengucapkan terimakasih kepada Tuti Nusandari Roosdiono yang telah melakukan sosialisasi tentang per KB an yaitu percepatan penurunan stunting.

Tak lupa dirinya berpesan agar ibu-ibu disuport untuk mengikuti kegiatan keluarga berencana di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Yuni Ambarwati S.H., Kepala OPDKB Dinas PPPAPPKB Kota Salatiga dalam sambutannya mengatakan , terkait penanganan stunting di Kota Salatiga saat ini berdasarkan hasil timbang di bulan Februari 2022 Batitas stunting bayi 2 tahun masih ada 5,4 persen atau sekitar 204 an dan untuk balitanya masih sekitar 6,34 % atau sekitar 637.

Untuk di Kauman Kidul ini sendiri masih ada beberapa bayi stunting sehingga diperlukan intervensi oleh pemerintah kota dalam pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang diketuai oleh wawalikota. “Karena Bapak Wakil Walikota tidak ada, otomatis kita tarik di Bapak PJ. Kemudian ketuanya dari Bapeda, sekertarisnya dari kami dari DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB) Kota Salatiga,” katanya.

Selain itu, lanjut Yuni pihaknya juga ada tim audit mengenai stunting dan tim-tim pakar dari dokter spesialis. “Dalam rangka percepatan penurunan stunting sudah dilakukan produk stunting dari pemerintah kota turun di Kecamatan, turun di Kelurahan semua bergerak karena pada prinsipnya penurunan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu OPD saja atau satu dinas saja, namun harus ada sinergi antara masyarakat, antara pemerintah pusat, daerah kemudian juga dari perguruan tinggi harus bergerak. Tentunya peran serta masyarakat ini diperlukan. Karena untuk menurunkan angka stunting ini harus dengan pendekatan keluarga, dengan pendampingan dari calon pengantin, untuk ibu hamil, ibu nifas atau habis melahirkan kemudian anak-anak Babita,” terangnya.

Dengan pelibatan semua pihak ini diharapkan pemenuhan gizi serta upaya penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, Eka Sulistya Ediningsih, Direktur KIE BKKBN Jateng menjelaskan mengenai stunting dimana ukuran pendek bukan berarti hanya pendek saja, namun juga kurangnya kecerdasannya, kurang responnya dan kurang motorik respeknya. “Bukan berarti pendek saja, namun yang dikatakan stunting adalah juga kurangnya kecerdasan, kurang responnya dan kurang motorik respeknya,” urainya.

Dilain sisi, Tuti Nusandari Roosdiono mengatakan SDM diperlukan terutama pada usia pernikahan harus diingat persiapan baik ekonomi, edukasi, fisik sehingga nanti akan menjadi keluarga yang kuat dan cukup sejahtera. (ARSO)