Muhammadiyah Gelar Muktamar, Ini Isu yang akan Dibahas

Yogyakarta, Nusantarapos.co.id- Ada sejumlah isu yang akan dibahas dalam acara Muktamar ke-48 yang akan diselenggarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada saat menggelar konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (16/11).

Haedar menjelaskan, pihaknya akan membahas isu kebangsaan mulai dari hal yang terkait agama hingga politik yang sedang berkembang di Indonesia.

“Beberapa isu strategis Muktamar 48 Muhammadiyah, salah satunya yang terkait agama adalah rezimentasi agama,” ujar Haedar Nasir di Kantor PP Muhammadiyah.

Sejumlah isu yang akan dibahas diantaranya terkait Keumatan, Kebangsaan, dan Manusai Universal. Isu Keumatan yang aakan dibahas adalah fenomena rezimintasi paham agama, membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, reformasi tata kelola filantropi islam, beragama yang mencerahkan, autentisitas Wasathiyah Islam.

Isu Kebangsaan, memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, antisipasi aging population, memperkuat Integrasi Nasional.

Sedangkan isu Manusia Universal yang akan dibahas adalah membangun tata dunia yang damai berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar-negara dan menguatnya xenophobia.

“Selain materi-materi utama, Muktamar ke-48 juga akan fokus memperkuat dua program yaitu dakwah komunitas, konsep tadayun atau pandangan keagamaan dan materi isu-isu strategis aktual,” jelasnya.

Haedar juga sempat menyinggung terkait bursa calon Ketua PP Muhammadiyah selanjutnya namun ia enggan menyebutkan sejumlah nama-nama yang dimaksud.

Ia mengungkapkan, itu adalah kerahasiaan yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan (Panlih). Bahkan dirinya juga tidak tahu, namanya masuk atau tidak. Sebab hanya diberikan blanko kesediaan, tapi yang mengajukan nama-nama itu dari Wilayah.

“Nah yang sedia-sedia itu diseleksi lagi, sejak seleksi itu kita sudah tidak tahu mana yang masuk dan yang tidak. Tetapi prinsip di Muhammadiyah itu ketika amanat itu diberikan lewat muktamar, kita tidak boleh menolak, kita tunaikan dengan baik. Tapi jangan sekali-kali kita ngejar amanat, ngejar jabatan, itu (prinsip) sudah menjadi darah daging kami,” ungkapnya.

Sementara itu, menyinggung tentang kepemimpinan nasional menjelang tahun politik 2024, Haedar menuturkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia bukan karismatik tokoh, melainkan karisma nilai atau value. Serta, dari golongan manapun sosok yang terpilih pada 2024 untuk kepemimpinan nasional, dia harus menjadi milik rakyat, bangsa dan negara.

“Kita harus mengontrol itu, kenapa ? karena jika kepemimpinan berbasis pada primordialisme, itu nanti yang terjadi bukan lagi kepemimpinan kenegarawanan, tetapi kepemimpinan per kauman,” tuturnya.  

Ia berharap, Pemilu 2024 yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan menyuarakan hal-hal yang benar, baik dan positif bagi proses Pemilu 2024 serta dibukanya ruang-ruang dialog.

“Maka tugas kita lebih berat setelah muktamar, yakni mengawal proses itu agar satu tahun punya waktu menciptakan prakondisi,” harapnya.

Rencananya Muktamar akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 18 November 2022 di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Selain itu juga akan mengundang sejumlah tokoh penting seperti Wakil Presiden Maaruf Amin dan lainnya. (AKA)