JAKARTA, NUSANTARAPOS – Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimention Over Load (ODOL) 2023 diundur. Mereka beralasan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana menopang pelaksanaan Zero ODOL. Hal ini terungkap dalam zoom meeting bertemakan “Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?” yang digelar Orbit Indonesia di Jakarta, Kamis (15/12/2023).
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo selaku pembicara mengatakan, pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL 2023 mendatang. Ini terlihat masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap melaksanakan Zero ODOL 2023. Kemenhub saya lihat belum lakukan survei mendetail dampak yang ditimbulkannya.
Sudewo mengungkapkan, Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang ataupun ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat kebijakan ini. Kemenhub pun belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL. Kalau ini tak dilakukan, saya yakin nantinya akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini tidaklah murah dan menambah pengeluaran APBN. Sementara, pos APBN saat ini tidak begitu bagus. Dari sisi ekonomi pun belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan ini yang diterapkan secara otomatis akan menaikkan angka inflasi. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya.
Pembicara lainnya, Binoni Tio A. Napitupulu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin menyampaikan, kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 – 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun penegakan hukumnya perlu melihat dampaknya. Kami sepakat Zero ODOL sangat baik, namun ada hal yang justru perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita. “Sektor industri sudah menyiapkan diri terkait kebijakan ini. Ketika terjadi pandemi Covid-19 secara luar memukul industri kita. Efeknya hingga kini masih terasa dan industri dalam tahap pemulihan. Penerapan dapat diimplementasikan secara serentak dengan pemilihan target sektor secara bertahap, Kami mendukung penerapannya. Besar harapan jika Zero ODOL dilakukan tentunya dengan persiapan yang lebih sempurna. Industrinya pun agar disiapkan dulu,” imbuhnya.
Para pelaku industri dan pengemudi truk menyampaikan hal senada, yaitu meminta Kemenhub menunda pelaksanaan Zero ODOL ini. Saat menjadi penanggap di zoom meeting ini, Rachmat Hidayat, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL secara komprehensif dan berkesinambungan. Penerapan Zero ODOL 2023 sangat berat dilakukan, kalau bisa ditunda pelaksanaannya. Dalam penundaan bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan agar bisa menyesuaikan ukurannya, daya angkutnya dan lainnya sesuai aturan.
Penanggap Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL hingga tahun 2025 mendatang. Bila diterapkan awal Januari 2023, kenaikan harga keramik tak dapat dihindari karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik. Ini akan berdampak pada harga properti dan perumahan rakyat.
Sementara, Ateng Aryono selaku Sekretaris Jenderal DPP Organda menyebutkan, semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Budi Saputra, Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung kebijakan ini. Karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan, kami pun butuh persiapan diri, butuh waktu berbenah. Salah satu dampaknya adalah harus menambah armada kisaran 70.000 unit truk, ini tentunya membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi kisaran Rp33 triliun.
Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia menuturkan, penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutan. Jika biaya angkutan naik 5 persen, harga semen akan naik sekitar 25 persen. Bayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja, keramik akan ikut naik bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Kami meminta Kemenhub bisa menunda pelaksanaannya 2023 mendatang.
Vallery Gabrielia Mahodim, Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN) meminta agar Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya. Aturan ini membuat dapur kami kacau, kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama baik offline maupun online. Endingnya hanya angin syurga lagi dan bola panas yang sampai sekarang belum ada titik temu. Karena itu, kami meminta agar bisa duduk bersama dengan 5 instansi, di mana itu adalah bagian dari Kemenhub dan Polri.
Menanggapi permintaan penundaan penerapan Zero ODOL tersebut, Cucu Mulyana, DESS., Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan, berjanji akan melakukan jalan yang terbaik membicarakan lagi dengan semua stakeholder terkait dampak Zero ODOL ini Dari segi perekonomian harus kita jaga, tapi aspek keselamatan pun juga harus kita jaga. Jangan sampai ada salah satu yang kita korbankan. (Guffe).
