JOMBANG, NUSANTARAPOS – Kegiatan forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Jombang 2024 mendapat sorotan dari Kelompok Pemuda. Salah satunya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jombang yang kecewa lantaran tak dilibatkan, sehingga mereka terpaksa melayangkan Somasi terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Jombang.
”Kami dari organisasi pemuda senantiasa bergerak dan terlibat dalam segala bentuk ruang ekspresi dan diskusi publik demi memperjuangkan keberadaan kelompok pemuda di Jombang, namun dengan tidak melibatkan kami pada forum konsultasi publik rancangan awal RKPD beberapa waktu lalu, merupakan bentuk alienasi kepada rumpun gerakan kepemudaan,” ucap Ketua DPD KNPI Jombang Fansah Adila kepada wartawan (21/1/23).
Menyikapi itu, Fansah mengaku sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi mahasiswa. Di antaranya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang. ”Tanpa melibatkan peran organisasi pemuda, maka kegiatan itu tidaklah patut dilaksanakan. Ini sebuah bentuk Pembungkaman Demokrasi yang terkoordinir, terbukti transparasi APBD yang seharusnya semua masyarakat boleh tahu, itupun digembok rapat oleh Koloni Penguasa,” sambung Ketua DPC GMNI Jombang Kelvin muhamad.
Aliansi kelompok Cipayung bersama KNPI selalu berkoordinasi melakukan pengawalan dan kajian terhadap pembangunan daerah. ”Fakta bahwa kami tidak dilibatkan membuat kami sanksi atas fungsi representasi publik,” ujar maftuh Amin selaku Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Jombang.
Senada, Ketua PC PMII Jombang Rizal Abdillah menyesalkan sikap Pemkab Jombang yang tidak melibatkan organisasinya dalam forum konsultasi publik.
”Pemkab kurang tepat dalam mengambil keputusan dengan tidak melibatkan organisasi kepemudaan,” tutupnya.
