Jombang, Nusantarapos – Uji aji penerima amanah konstitusi UU 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, Aliansi Rumpun Pemuda Kabupaten Jombang yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Jombang membuktikan dengan cara melayangkan surat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (DisKominfo).
Surat permohonan yang telah diajukan kepada DisKominfo guna dapat mengakses Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) Pemerintah Kabupaten Jombang tahun Anggaran 2021-2022. Yang mana hal ini dilakukan oleh Aliansi Rumpun Pergerakan Pemuda Jombang, lantaran Pemerintah Kabupaten Jombang seolah tertutup dalam hal realisasi penggunaan Anggaran Pemerintah dan Laporan Pertanggung Jawabannya.
“Hari ini kami Aliansi Rumpun Pergerakan Pemuda Kabupaten Jombang melayangkan surat permintaan LPJ APBD Pemda Jombang tahun anggaran 2021-2022 dan RAPBD 2023-2024, fungsi Kominfo sebagai pelaksana konstitusi, diharapkan mampu memfasilitasi pemberian data dan informasi menyoal kepentingan publik. Kami memerlukan data konkret untuk dapat melakukan pengawasan sekaligus penyusunan program, agar tidak prematur,” ujar Ketua KNPI Jombang Fansah Adila.
Hal senada diungkapkan Ketua GMNI Cabang Jombang Kelvin Arisudin SH, bilamana Aliansi Rumpun Pergerakan Pemuda ini nanti tidak ditanggapai, mereka selanjutnya akan mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.
“Kami kasih waktu Diskominfo selama 3 hari kerja, nanti bila tidak ada jawaban akan kami lanjutkan surat ke pimpinan DPRD Kabupaten Jombang,” ungkapnya.
Surat tersebut diterima oleh bagian Sekretariat Diskominfo Kabupaten Jombang, yang mana nanti akan dilanjutkan kepada Sekretaris Dinas Kominfo sebagai Pj. Kepala Dinas.
“Nanti kita akan kejar terus Pemda Jombang maupun DPRD melalui surat menyurat, dan bila tidak ditanggapi kami selaku Aliansi Rumpun Pergerakan Pemuda di Kabupaten Jombang akan melakukan aksi Demo diberbagai titik. Bukan kita tak suka dengan Pemerintah namun ini sebuah bentuk dan Hak kami sebagai pengamat publik dan penyeimbang keberlangsungan berjalannya Pemerintah Daerah,” tegas Ketua HMI Cabang Jombang Maftuh Amin. (Klvn)
