Komisi III Melihat Ada Proyeksi Belanja dan Pendapatan Jomplang

Rapat kerja Komisi III bersama OPD mitra membahas Perubahan APBD 2023

TRENGGALEK, NUSANTARAPOS,- Komisi III DPRD Trenggalek menyampaikan soal ketimpangan anggaran belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pada Dinas Perhubungan.

Hal itu disampaikan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2023, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, rapat kerja hari ini masih di tunda untuk melihat lebih rinci rancangan yang tengah di tuangkan. Karena ada beberapa pejabat penting lain yang merupakan kepala OPD tidak hadir dalam rapat kali ini.

“Kita rapat kali ini bersama kepala Bappeda, Dishub, bidang pembangunan dan ULP untuk melihat proyeksi rencana pada APBD perubahan 2023,” kata Pranoto Ketua Komisi III DPRD Trenggalek.

Alhasil disampaikan Pranoto rapat kerja kali ini di tunda karena harus ada sajian data detail dalam kajian yang masih masih menjadi pertanyaan, dan itu akan di tindaklanjuti lebih lanjut.

Dari berbagai OPD yang di undang, ada catatan pada Dinas Perhubungan dimana dalam proyeksinya ada belanja dan pendapatan yang jomplang.

Dalam laporan Dinas Perhubungan, pendapatan yang di peroleh tidak sesuai dengan belanja yang dikeluarkan, sehingga perencanaan ini perlu ada evaluasi.

“Karena belanja lebih banyak namun pendapatan lebih kecil, ini menjadi persoalan maka di tunda dan perlu ada evaluasi,” ungkapnya.

Meski komisi III tidak memutuskan dalam pembahasan ini karena bukan dalam hal yang membidangi, namun dengan adanya klarifikasi ini nanti akan di tindaklanjuti dalam bentuk laporan ke dalam rapat badan anggaran.

Intinya, akan di laporkan lebih detail APBD perubahan yang digunakan untuk menutupi kekurangan di APBD induk. Pastinya ada kendala pendapatan di 2023 ini menurut asumsi perubahan perda yang belum turun.

Maka tarif yang dipasang di induk belum menggunakan perubahan perda yang baru. Maka perolehan pendapatan masih memakai perda lama. Perda lama masih berlaku karena perubahan perda baru masih dalam fasilitasi yakni tentang retribusi parkir.

“Dalam target tahun 2023 ini pendapatan sekitar Rp 6 miliar namun masih terealisasi sekitar Rp 5 miliar,” pungkasnya. (ADV)