Tuban, Nusantarapos – Peningkatan kinerja ekonomi berdampak positif terhadap realisasi pendapatan negara wilayah Kabupaten Tuban. Per 31 Agustus 2023 realisasi pendapatan tercatat Rp312,86 miliar atau 70,51 persen dari target Rp443,74 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu maka realisasi pendapatan negara tersebut mengalami pertumbuhan 13,62 persen.
Terdapat dua jenis pendapatan negara di wilayah Kabupaten Tuban yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan adalah kontributor terbesar pada pendapatan negara di wilayah Kabupaten Tuban. Sampai dengan 31 Agustus 2023, besaran kontribusi penerimaan perpajakan adalah sebesar 88,12 persen dari keseluruhan realisasi pendapatan.
Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp275,69 miliar atau 63,98 persen dari target Rp430,91 miliar, realisasi tersebut tumbuh 11,06 persen. Dengan rincian, Pajak Penghasilan mencapai Rp186,87 miliar terkontraksi 0,67 persen atau tercapai 76,72 persen dari target Rp243,55 miliar, Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp68,98 miliar tumbuh 74,25 persen atau terealisasi 54,76 persen dari target Rp125,97 miliar.
Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp10,24 miliar terkontraksi 4,62 persen (yoy) atau terealisasi 22,83 persen dari target Rp44,84 miliar, dan Pajak Lainnya Rp9,61 miliar terkontraksi 1,87 persen (yoy) atau terealisasi 58,06 persen dari target Rp16,55 miliar.
“Kinerja perpajakan di Kabupaten Tuban secara umum telah mencapai ekspektasi. Secara keseluruhan penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Berbagai inovasi, pelayanan hingga sosialisasi ke tingkat kecamatan sudah kami lakukan. Bahkan Pelayanan langsung kepada Bendahara di setiap Satker instansi pemerintahan juga kami lakukan, ” kata Kepala Seksi Pengawasan, KPP Pratama Tuban, Umam.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 37,08 persen. Realisasi hingga detik ini menyumbang 11,88 persen dari total pendapatan negara wilayah Kabupaten Tuban. Realisasi tersebut mencapai Rp37,17 miliar atau 289,77 persen dari target Rp12,83 miliar. Di Kabupaten Tuban hanya terdapat satu komponen yaitu PNBP Lainnya.
Dari Belanja negara merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Di wilayah Kabupaten Tuban, belanja negara hinga saat ini mencapai Rp1,66 triliun, atau 60,27 persen dari pagu sebesar Rp2,75 triliun. Belanja Negara di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
“Kalau menurut perhitungan kwartal triwulan, penyerapan belanja Pemkab Tuban kurang bagus, seharusnya bisa mencapai 70 sampai dengan 75 persen di triwulan akhir ini, didasarkan atas hitungan setiap kwartal triwulan kenaikan brlanjanya 25 persen. Seharusnya bisa di serap lebih besar lagi, ” seru Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martinah Srimulyani, saat jumpa Pers di kantornya, Junat (29/9).
Lanjut, wanita kelahiran Jawa Tengah itu, Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di wilayah Kabupaten Tuban per 31 Agustus 2023 tumbuh sebesar 20,77 persen. Realisasi BPP sebesar Rp223,63 miliar, atau sebesar 65,94 persen dari alokasi pagu sebesar Rp338,74 miliar. Secara alokasi, terdapat peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 10,47 persen.
Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi terendah terdapat pada belanja modal dengan realisasi sebesar 45,37 persen atau Rp2,25 miliar dari pagu 4,96 miliar, belanja modal tersebut juga terkontraksi 92,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, hal tersebut terjadi utamanya karena pagu belanja modal turun dibandingkan tahun lalu. Belanja pegawai terkontraksi sebesar 0,77 persen dengan realisasi sebesar 64,43 persen atau Rp121,30 miliar dari pagu 188,27 miliar. Belanja Barang merupakan jenis belanja yang tumbuh positif signifikan sebesar 106,83 persen dengan realisasi sebesar 68,60 persen atau Rp99,82 miliar dari pagu Rp145,51 miliar.
Untuk Transfer Ke Daerah, Realisasinya sebesar Rp1,44 triliun atau telah mencapai 59,48 persen dari pagu Rp2,42 triliun. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa.
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp283,90 miliar atau sebesar 44,55 persen dari pagu Rp637,30 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp662,22 miliar atau sebesar 66,63 persen dari pagu Rp993,84 miliar. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK NonFisik terealisasi sebesar Rp272,15 miliar atau 56,11 persen dari pagu 484,99 miliar.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp32,02 miliar atau sebesar 22,95 persen dari pagu alokasi Rp139,50 miliar. Realisasi penyaluran DAK Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 65,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penyaluran DAK NonFisik terealisasi sebesar Rp240,13 miliar atau sebesar 69,50 persen dari pagu alokasi Rp345,49 miliar. Realisasi penyaluran DAK NonFisik mengalami pertumbuhan sebesar 191,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp218,31 miliar atau 72,99 persen dari pagu Rp299,10 miliar, ” ungkapnya. (Afi).
