DEPOK, NUSANTARAPOS – Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tentunya harus dimulai dari rumah yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2024, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri membuka kegiatan Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok di lantai 10 Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Kamis (02/11/2023). Kegiatan diikuti oleh perwakilan 63 kelurahan se-Kota Depok.
Supian mengungkapkan bahwa DTKS nantinya akan menjadi acuan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan sehingga dirinya menghimbau agar data yang didapat akurat.
“Salah satu yang menjadi concern pemerintah, saya minta tolong kepada para lurah atau yang mewakili untuk mengumpulkan data. Pertama, warga miskin yg memang layak mendapat bantuan pemerintah. Kedua, warga miskin yg rumahnya tidak layak huni atau yang harus dibantu,” ungkap Supian.
Dirinya mengatakan di tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menganggarkan dana sebesar 50 miliar untuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Dimana dana tersebut akan dialokasikan untuk 2 ribu RTLH dengan anggaran tiap satu rumah sebesar 25 juta rupiah.
“Kami memiliki tanggung jawab agar anggaran ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada rumah yang sebenarnya tidak layak huni malah tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya rumah yang kondisinya tidak parah malah mendapatkan bantuan,” harap Supian Suri.
“Rajin-rajin keliling sapa warga, manfaatkan waktu dan amanah yang telah diberikan untuk dapat dimaksimalkan. Ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan,” pesan Sekda Depok.
Terakhir dirinya menghimbau agar data yang didapatkan memiliki akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya bantuan yang akan disalurkan oleh Pemkot Depok dapat tepat sasaran.(Ri)
