TRENGGALEK, Nusantarapos.co.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek membahas asumsi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024.
Tema besar pembahasan tersebut adalah adanya target realisasi pendapatan yang meningkat dalam beberapa sektor di tahun 2024. Terutama pada sektor mulai dari BUMD, PT JET, PDAM dan BPD.
“Dengan ketentuan yang berlaku, maka rapat kerja banggar ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ucap Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam usai memimpin rapat, Senin (20/11/2023).
Samsul juga mengatakan dalam postur APBD 2024 nanti, terjadi perubahan pada angka pendapatan maupun penerimaan. Maka evaluasi ini dilakukan untuk mengawal proses itu, dan melihat potensi dalam segi pendapatan asli.
Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari beberapa sektor seperti pada BUMN, PT JET, PDAM dan bank daerah. Namun dalam rapat ini masih fokus pada pembahasan progres pendapatan pada PDAM.
“Kita melihat progres di PDAM dalam pengembangan penyertaan modal dan alhasil progres lumayan sudah memiliki laba sekitar 100 juta per tahun,” ungkap Samsul.
Diterangkan Samsul, semua tahu bahwa dalam kinerja pada PDAM bukan hanya terpaku pada profit namun juga lebih kepada orientasi sosial. Maka semua anggota mendorong bagaimana kinerja PDAM sendiri agar lebih baik dalam pelayanan masyarakat.
Dalam skema pengembangan sendiri ada perubahan, dimana sekarang sesuai aturan telah di ambil alih oleh inpres. Dimana ada pendanaan khusus oleh pemerintah pusat. Jika kemarin daerah masih melakukan penyertaan modal, saat ini sudah tidak lagi.
“Dahulu juga ada metode masyarakat melakukan pembiayaan sendiri dahulu, selanjutnya akan di ganti. Namun setelah ada inpres, tentang biaya di ambil alih oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Diimbuhkan Samsul, dalam evaluasi dan mengorek besaran saham juga dilakukan pada sektor bank daerah atau BPD, dimana pemerintah daerah telah memiliki saham sebesar Rp 50 miliar.
Selain itu juga ada jasa giro yang mengalami progres kenaikan dan perlu kejelasan. Karena banyak yang prihatin bahwa pada fiskal daerah terseok dalam mempertajam pembangunan.
“Intinya pendapatan akan terus di evaluasi, setelah pembahasan dalam pendapatan ini selesai akan di lakukan pembahasan tentang belanja,” pungkasnya. (ADV)
